Layanan Air Bersih di Batam Sering Mati, Ketua DPRD Bakal Adakan Rapat Besar

Mulai dari membeli tandon untuk menampung air bersih hingga begadang di malam hari untuk menampung air bersih.

Yang terbaru, krisis air bersih ini pun memunculkan korban jiwa.

Inilah yang dialami keluarga Aryati, warga perumahan Sumberindo, kelurahan Tanjunguncang. Ja’far, suami Aryati meninggal dunia saat begadang menunggu aliran air, Rabu (14/6/2023) lalu.

Ja’far yang berusia 71 tahun mendadak jatuh saat duduk menampung air yang mengalirnya sangat kecil.

Nyawanya tak tertolong sebab langsung tidak bergerak setelah terjatuh.

Korban terjatuh karena kondisi fisik dan kesehatannya yang drop akibat keseringan tidak tidur di malam hari.

Baca juga: Lik Khai Sarankan Pengelola Air di Batam Mundur, Dampak Suplai Air Kerap Masalah

Rutinitas begadang seperti Ja’far ini juga dilakukan oleh masyarakat di Tanjunguncang pada umumnya, namun Ja’far yang sudah lanjut usia tentu tidak sekuat warga lain yang masih muda.

“Sudah tua, jadi drop waktu nampung air. Setiap malam tak tidur. Tadi pagi meninggal dunia dia,” ujar Aryati.

Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto akan melakukan rapat koordinasi dengan lintas sektoral untuk bisa menyelesaikan permasalahan air bersih ini.

Mengingat, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Batam.

Pemenuhan hak dasar kebutuhan air bersih ini juga tertuang dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hak air bersih dan sehat juga memiliki dimensi yang cukup luas, yaitu lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, dibutuhkan regulasi agar hak atas ar bersih dapat terpenuhi.

Baca juga: Cegah Krisis Air di Batam, Ketua Komisi II DPRD Kepri Sarankan Ini ke BP Batam

"Air ini merupakan hak asasi manusia (HAM) yang juga menjadi pokok dalam kesejahteraan hidup manusia. Air bukan sekadar kebutuhan konsumsi akan tetapi juga penopang berbagai aspek kehidupan manusia. Dan yang terjadi di Kota Batam lebih kepada permasalahan kualitatif, kuantittaif, dan kontinuitas. Dan jika Pemerintah Daerah belum bisa memenuhi kebutuhan ini, maka secara tidak langsung sudah melanggar HAM," tegas pria yang akrab disapa Cak Nur, Sabtu (17/6/2023).

Pihaknya meminta kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengusahaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota Batam untuk benar-benar memperhatikan dan bekerja dengan hati nurani.