Layanan Air Bersih di Batam Sering Mati, Ketua DPRD Bakal Adakan Rapat Besar

Jika hanya mengejar keuntungan semata dan mengorbankan kepentingan dasar warganya tentunya bisa di bilang Pemerintah Daerah atas nama Negara tidak hadir dalam pemenuhan hak dasar masyarakatnya dalam hal ini kebutuhan air bersih. Dan bisa dibilang sudah melanggar HAM.

"Untuk itu, kami minta Pemerintah Daerah yang merupakan perwakilan dari negara untuk bisa hadir dan memberikan hal yang terbaik untuk warganya. Jika tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, maka bisa dibilang sudah melanggar HAM. Sehingga peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi. Jika mengabaikan ini, mau sampai berapa korban jiwa lagi yang harus bertumbangan?," sesalnya.(TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)