Warga Natuna Minta Perusahaan Tambang Pasir Ungkap Data Ekspor

"Diperkirakan pasir juarsa di Subi sekitar 500 Hektare," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Natuna menjelaskan bahwa kewenangan daerah terkait tambang tidak ada.

Meski begitu, lanjut Amhar bahwa dalam waktu dekat ini provinsi akan melakukan tata ruang.

"Nanti kalau tidak setuju, aspirasi itu dapat disampaikan lewat anggota DPRD Provinsi dapil Natuna, itulah satu-satunya jalan," kata Amhar.

Bahar anggota DPRD Natuna mengatakan, dalam penjelasan tadi dirinya melihat ada hal-hal yang kelihatan canggung.

"Kalau bicara untung, kenapa harus takut-takut. Tidak ada yang harus ditakuti sebenarnya," ujar Bahar.

Menurutnya, jika hal ini tidak diperjelas maka dirinya sebagai anggota DPRD akan dianggap ada persekongkolan dengan pihak tambang.

"Jadi tolong hal ini dijelaskan dengan rinci," imbuhnya.

Mengenai pengoperasian tambang pasir kuarsa di Subi, Bahar meminta pihak tambang juga melihat pemerintahan setempat.

"Subi itu ada tatanan pemerintahannya, setidaknya ada permisi, jangan seperti penyolong dan jangan ada yang ditutup-tutupi," imbuhnya.

Selanjutnya, pihak PT IKJ melanjutkan pemaparan soal ekspor tambang.

"Terkait kelengkapan ekspor, perusahaan kami menggunakan jasa pihak ketiga," katanya.

Selama beroperasi di Natuna, khususnya wilayah Teluk Buton, Kelarik. PT IKJ telah melakukan ekspor pasir kuarsa sebanyak tiga kali.

"Yang pertama sekitar 48 ribu ton, kedua 168 ribu ton dan yang terakhir sekitar 167 ton," ucapnya.

Yuni perwakilan BPKAD Natuna mengatakan bahwa terkait ekspor tambang pasir kuarsa, pemerintah daerah Natuna sudah menerima setoran dari PT IKJ.