Satu Kelas Diisi 40 Orang, SD Negeri 006 Batuaji Batam Terima Semua Siswa Mendaftar

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta agar 100 calon peserta didik baru yang tidak tertampung di SD Negeri 006 Batuaji bisa diterima semua di sekolah itu. 

Keputusan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd sekaligus Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dalam acara pertemuan dengan para wali murid yang tidak tertampung di SD Negeri 006 Batuaji, Senin (26/6/2023) lalu.

“Agar anak-anak ini dapat diterima seluruhnya. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan pendidikan mulai tingkat TK, SD dan SMP adalah menjadi kewenangan Bupati/Walikota,” ujar Jefridin.

Sebagai Plh. Kepala Dinas Pendidikan Jefridin meminta agar jajaran di Dinas Pendidikan Kota Batam bersama dengan Kepala Sekolah mengatur secara teknis terkait pembagian kelas tersebut.

Diakuinya kondisi SD Negeri 006 Batuaji ini terletak di tengah-tengah kawasan padat penduduk.

Baca juga: Polsek Nongsa Bekuk 2 Pelaku Curanmor, Satu Diantaranya Residivis

Namun, Pemerintah Kota Batam menurutnya sudah tidak bisa lagi untuk menambah pembangunan infrastruktur di sekolah tersebut. 

“Secara teknis genapkan per kelas 40 orang dari ketentuan yang seharusnya 36 orang per kelas. Jika tidak mencukupi, harus menambah rombongan belajar baru. Itu kebijakan yang terbaik karena memang kondisi Batam seperti itu,” katanya seraya meminta persetujuan wali murid.

Jefridin menjelaskan persoalan daya tampung saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi persoalan.

Di tiap kesempatan Ia menjelaskan bahwa kondisi ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tidak hanya dari angka kelahiran melainkan juga dari migrasi. 

“Batam ini adalah daerah kunjungan ke tiga mencari kerja tertinggi di Indonesia. Sekarang Indonesia sudah 38 Provinsi. Karena Papua sudah dikembangkan. Yang krowdith penerimaan siswa baru adalah Batam,” tuturnya.

Wagub Usul Pemko Minta Lahan Sekolah ke BP Batam

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina Rudi yang hadir dalam pertemuan itu mengusulkan agar Pemerintah Kota Batam mengajukan permintaan lahan pendidikan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ini menurutnya sangat penting sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan daya tampung pada masa akan datang.

Sebagai seorang ibu, Marlin mengaku prihatin melihat wali murid yang sebagai besar para ibu, menunggu kepastian untuk anak-anaknya agar diterima di sekolah yang diinginkan.

“Bicara pendidikan wajib hukumnya anak dapat pendidikan, hak mereka harus kita penuhi. Apapun itu caranya, kepada Bapak Wali Kota Batam, Saya sampaikan bahwa kita pernah di posisi ini,” katanya.