Luhut Binsar Pandjaitan dan Kabar Munaslub Golkar Menjelang Pemilu 2024

Tidak hanya mendapat mandat untuk untuk menentukan sikap Golkar di Pilpres 2024.

Rakernas 2023 Partai Golkar juga menghendaki bakal calon legislatif dibuat berdasarkan nomor urut.

Para kader menghendaki agar pelabelan nomor urut itu berbasis kepada PDLT.

Baca juga: Partai Golkar Memanas, Airlangga Hartarto Yakin Posisi Ketum Aman

Yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," tuturnya.

"Sekarang bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut," ucapnya.

Lalu, kata dia, sayap pemuda dan wanita di Partai Golkar harus diberikan kesempatan.

Khusus wanita, diberlakukan kuota 30 persen. Lebih-lebih, caleg wanita juga harus diberikan kemudahan pada saat kampanye nanti.

"Kemudian, seluruh ketua-ketua DPD, juga seluruh ketua umum ormas hasta karya dan yang didirikan, mendirikan, bertanggungjawab atas pemenangan pileg, pilpres dan pilkada, baik oleh DPP, ketua-ketua provinsi, ketua-ketua kabupaten/kota dalam seluruh tingkatannya, seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar," jelas Airlangga.

Kesepakatan yang kedua, seluruh DPD dan ormas di Partai Golkar meminta agar sistem proporsional terbuka diterapkan di Pemilu 2024.

Baca juga: Airlangga Hartarto, Golkar dan Pilpres 2024 Berdasarkan Hasil Rakernas 2023

Maka dari itu, Airlangga Hartarto meminta kepada DPP Partai Golkar untuk terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka.

Adapun penerapan sistem pemilu saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari sembilan parpol di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang sejauh ini setuju sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.

Adapun Rakernas 2023 ini dihadiri oleh seluruh DPD Golkar di Indonesia.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Syakirun Ni'am)

Sumber: Kompas.com