Luhut Binsar Pandjaitan dan Kabar Munaslub Golkar Menjelang Pemilu 2024

TRIBUNBATAM.id - Nama Luhut Binsar Pandjaitan kembali disorot.

Sorotan terhadap Luhut Binsar Pandjaitan kali ini terkait munculnya desakan sejumlah elite partai Golkar untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub menjelang Pemilu 2024.

Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar ini disebut sebagai orang di balik layar dalam gerakan Munaslub untuk melengserkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Kepada Rosiana Silalahi dari Kompas TV, Luhut Binsar Pandjaitan membantah jika ia mendalangi gerakan itu.

Meski demikian, Luhut mengaku tidak menolak menjadi ketua umum jika kader Golkar ramai-ramai mendorongnya duduk sebagai pemimpin tertinggi.

Selain menyatakan tidak mengincar sejumlah posisi jabatan publik, Luhut juga mengaku akan memperbaiki kondisi Golkar.

Baca juga: Proyek IKN Libatkan Tenaga Kerja Asing, Luhut Binsar Pandjaitan Ungkap Alasannya

Ia yakin partai berlambang pohon beringin itu bisa mempertahankan 86 kursi di parlemen yang diperoleh Pemilu 2019 lalu pada kontestasi politik pada Pemilu 2024 mendatang.

“Enggaklah Ros, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apalagi sih? Kalau saya jadi Ketua Umum Golkar apa saya mau calon presiden, calon wakil presiden? Pasti tidak. Mau jadi menteri? Pasti tidak,” ujar dia.

Luhut Binsar Pandjaitan bahkan menyebut Golkar berpeluang merebut sedikitnya 86 kursi di parlemen.

Luhut juga memuji kualitas kader Golkar yang menurutnya baik, hebat, dan memiliki kadar intelektual bagus.

Menurutnya, Golkar saat ini hanya perlu membuat kadernya kompak.

“Pak Airlangga sebenarnya, dibikin kompak saja semua. Tapi kalau dibiarkan begini terus saya juga enggak rela kompak Golkar terus turun,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Posisi Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto Digoyang

HASIL Rakernas Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya mendapat mandat penuh dalam menentukan siapa capres, cawapres bahkan koalisi pada Pilpres 2024.

Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 2023 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Tidak hanya mendapat mandat untuk untuk menentukan sikap Golkar di Pilpres 2024.

Rakernas 2023 Partai Golkar juga menghendaki bakal calon legislatif dibuat berdasarkan nomor urut.

Para kader menghendaki agar pelabelan nomor urut itu berbasis kepada PDLT.

Baca juga: Partai Golkar Memanas, Airlangga Hartarto Yakin Posisi Ketum Aman

Yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela," tuturnya.

"Sekarang bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut," ucapnya.

Lalu, kata dia, sayap pemuda dan wanita di Partai Golkar harus diberikan kesempatan.

Khusus wanita, diberlakukan kuota 30 persen. Lebih-lebih, caleg wanita juga harus diberikan kemudahan pada saat kampanye nanti.

"Kemudian, seluruh ketua-ketua DPD, juga seluruh ketua umum ormas hasta karya dan yang didirikan, mendirikan, bertanggungjawab atas pemenangan pileg, pilpres dan pilkada, baik oleh DPP, ketua-ketua provinsi, ketua-ketua kabupaten/kota dalam seluruh tingkatannya, seluruhnya berkewajiban untuk memenangkan Partai Golkar," jelas Airlangga.

Kesepakatan yang kedua, seluruh DPD dan ormas di Partai Golkar meminta agar sistem proporsional terbuka diterapkan di Pemilu 2024.

Baca juga: Airlangga Hartarto, Golkar dan Pilpres 2024 Berdasarkan Hasil Rakernas 2023

Maka dari itu, Airlangga Hartarto meminta kepada DPP Partai Golkar untuk terus memperjuangkan sistem proporsional terbuka.

Adapun penerapan sistem pemilu saat ini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari sembilan parpol di parlemen, hanya PDI Perjuangan yang sejauh ini setuju sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup.

Adapun Rakernas 2023 ini dihadiri oleh seluruh DPD Golkar di Indonesia.(TribunBatam.id) (Kompas.com/Syakirun Ni'am)

Sumber: Kompas.com