Rocky Gerung Sebut Respons Presiden Jokowi Soal Sentilannya Sudah Tepat

Giliran Rocky Gerung yang bereaksi terkait pernyataan Presiden Jokowi terkait sentilannya hingga viral.

Kompas.com/SHERLY PUSPITA
Foto Rocky Gerung, Selasa (4/12/2018). Ia menanggapi pernyataan Presiden Jokowi terkait sentilannya yang viral. 

TRIBUNBATAM.id - Viral pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Jokowi hingga berujung laporan polisi.

Sementara Presiden Jokowi mengaku tak ambil pusing terkait pernyataan Rocky Gerung itu.

Ia mengaku hanya fokus saja pada pekerjaannya.

Lantas bagaimana Rocky Gerung menanggapi pernyataan Presiden Jokowi itu?

Saat menjadi pembicara di Desa Tempursati, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Rocky Gerung menilai, apa yang diucapkan Presiden Jokowi sudah benar.

Sebab menurutnya, tak ada delik pada kata yang ia ucapkan.

"Ya bagus, pikirannya benar karena tak ada delik di situ kan," ujar Rocky Gerung, Rabu (2/8/2023).

Rocky Gerung kemudian mendapat pertanyaan dari wartawan apakah mau diajak Presiden Jokowi ngopi dalam waktu dekat ini.

Pengajar filsafat itu lalu menjawab diplomatis.

"Ngopinya di Klaten oke, Beliau lebih dekat dari Solo ke sini," ucapnya sembari masuk ke dalam mobil.

Rocky Gerung hadir di Klaten dalam acara yang diberi nama Ngopi singkatan dari Ngobrol Perubahan Indonesia.

Program acara itu yakni dialog kebangsaan untuk Indonesia lebih baik yang dilangsungkan di Gedung Al Islam Desa Tempursari.

Pantauan TribunJogja.com di lokasi, selain Rocky Gerung, hadir pula Saut Situmorang, pimpinan KPK periode 2015-2019.

PDIP Bereaksi

Polemik soal pernyataan Rocky Gerung yang dianggap menghina Presiden Jokowi sebelumnya masih bergulir.

Meski sudah meminta maaf atas ucapannya yang membuat gaduh publik, namun Rocky Gerung menuding jika PDIP menghalangi dirinya bertemu dengan mahassiwa di Yogyakarta.

Hal ini Rocky Gerung sampaikan saat jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

"Yang menggemparkan kemarin di Yogya itu saya dihalangi untuk bertemu kurang lebih 1.000-1.500 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP," kata Rocky Gerung.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto bereaksi terkait pernyataan Rocky Gerung ini.

Ia membantah jika PDIP menghadang akademisi Rocky Gerung bertemu mahasiswa di Yogyakarta.

"Ya kami enggak pernah menghadang," kata Hasto saat ditemui di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

Terkait kader PDIP yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi, Hasto mengatakan itu merupakan aksi spontanitas.

Dia juga menyambut baik sikap Rocky Gerung yang menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan akibat pernyataan yang diduga menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami kan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada kader-kader yang secara spontan menempuh jalan hukum. Ketika Pak Rocky Gerung sudah menyampaikan permohonan maaf, sebagai orang Timur kita saling maaf memaafkan," ucap Hasto.

Baca juga: Anggota DPRD Cinta Mega Main Game saat Paripurna VIRAL, PDIP Akhirnya Proses PAW

Sebelumnya, Rocky Gerung menuding PDIP menghalangi dirinya bertemu dengan mahasiswa di Yogyakarta.

Menurut Rocky, partai besutan Megawati Soekarnoputri tak perlu menghalanginya untuk berbicara dengan mahasiswa.

"Saya merasa buat apa kalian menghalangi saya, toh kalian partai. Kalian punya kekuatan untuk mengubah UU, silakan ubah UU di DPR," ujarnya.

Dia pun menyayangkan adanya penghalangan tersebut lantaran dirinya mengajar di Sekolah Megawati.

"Padahal saya bertahun-tahun mengajar di Sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa," ucap Rocky.

"Jadi kalau saya mau terangkan soal pikiran bangsa tapi dihalangi oleh partai bagaimana saya mengajar tentang pikiran bangsa," sambungnya.

Rocky menjelaskan dirinya tak bermaksud menghina Jokowi sebagai individu, melainkan pada jabatannya sebagai presiden.

"Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya," ungkapnya.

Dia menerangkan dirinya mengkritisi Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah mengenai UU Omnibus Law.

"Berkali-kali buruh minta direview itu UU, enggak ada dipahami," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengkritisi langkah Pemerintahan Presiden Jokowi yang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tanpa meminta izin pada masyarakat adat.

"Pernah enggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat, tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik," imbuhnya.(TribunBatam.id) (TribunJogja.com)

Sumber: TribunJogja.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved