Curhat Den Yealta Kembangkan FTZ di Tanjungpinang, Kini Berstatus Tersangka

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Korupsi dugaan pengaturan barang kena cukai di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) memasuki babak baru.

Penyidik KPK menetapkan mantan Kepala BP Kawasan Tanjungpinang, Den Yealta sebagai tersangka.

Penyidik KPK sebelumnya mendalami kasus dugaan korupsi di Kepri ini mulai tahun 2016-2019.

Penetapan tersangka Den Yealta ini merupakan penyidikan baru yang dilakukan KPK masih terkait pengaturan barang kena cukai.

Kuota rokok dan sejumlah barang lainnya diketahui menjadi fokus dalam kasus ini.

Mantan Bupati Bintan Apri Sujadi dan eks Kepala BP Kawasan Bintan, Mohd Saleh Umar sebelumnya terjerat dalam kasus korupsi yang sama.

Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Apri Sujadi.

Selain hukuman tersebut, Apri Sujadi juga dikenakan hukuman denda Rp 200 juta.

Vonis yang disampaikan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Riska Widiana, Kamis (21/4/2022) ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Apri Sujadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016 hingga 2018 senilai Rp 207 Miliar.

Baca juga: KPK Tetapkan eks Kepala BP Kawasan Tanjungpinang Den Yealta Tersangka Korupsi

Apri Sujadi terbukti meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana dakwaan kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jaksa penuntut umum dari KPK sebelumnya menuntut Apri Sujadi 4 tahun dan denda Rp 250 juta, subsider dengan hukuman 6 bulan penjara.

Selain itu, terdakwa juga dituntut pidana tambahan berupa wajib membayar UP senilai Rp 2,6 Miliar.

Serta mencabut hak politik terdakwa Apri Sujadi selama 3 tahun, usai menyelesaikan hukumannya.

Selain itu, terdakwa Apri Sujadi juga diwajibkan untuk membayar Uang Pengganti (UP) hasil korupsi KPBPB wilayah Kabupaten Bintan, senilai Rp 2. 650.000.000.

Majelis hakim PN Tanjungpinang ketika itu menolak penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yang diajukan penuntut umum.

Baca juga: BREAKING NEWS, KPK Tetapkan Mantan Kepala BP Kawasan Tanjungpinang Tersangka

Sebelum menjabat sebagai Kepala BP Kawasan Tanjungpinang, Den Yealta pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kepri setidaknya periode 2008-2013.

Ia merupakan istri dari almarhum Sofyan Samsir, politisi Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri dapil Natuna.

Saat masih menjabat sebagai Kepala BP Kawasan Tanjungpinang, Den Yealta blak-blakan mengenai kendala yang dihadapinya.

TribunBatam.id berkesempatan mewawancarainya pada 2017 lalu.

Ia menyingung mengenai kondisi FTZ di Pulau Bintan yang sosialisasinya masih berproses.

Den Yelta mengatakan, selama ini ia mengalami kendala karena keterbatasan Sumber Daya Manusia di BPK FTZ itu sendiri.

Selain itu, koordinat kawasan FTZ Kota Tanjungpinang juga baru 2015 mulai dilakukan.

Baca juga: BP Kawasan Bintan Akan Bangun 296 Titik PJU di Jalan Lintas Barat Tahun Ini

Dia mengaku sudah berusaha untuk kemajuan FTZ Kota Tanjungpinang.

Menurut Den Yelta, BPK FTZ Kota Tanjungpinang sebenarnya sudah ada sejak lama.

Namun baru 2014 di bawah kepemimpinannya keberadaannya mulai dikenal khalayak.

"Kami sudah tidur selama tujuh tahun. Saya masuk ke Tanjungpinang FTZ dalam kondisi prihatin. Baru 2014 BPK FTZ mulai terkenal. Saya bekerja saja tidak digaji. Tapi kami telah berjuang," ujarnya.(TribunBatam.id)