Rutan Ajukan 457 Warga Binaan Dapat Remisi HUT RI, 13 di Antaranya Langsung Bebas

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 RI, Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Batam mengajukan 457 orang warga binaan untuk dapat remisi umum.

Sebanyak 13 orang di antaranya diajukan remisi langsung bebas.

Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Faizal G Putra menjelaskan, pemberian remisi tersebut merupakan hak setiap warga binaan sesuai demgan aturan perundang-undangan.

"Tahun ini sampena HUT kita ajukan 457 orang warga binaan dapat remisi. Saat ini kita masih menunggu persetujuan dari Kantor wilayah. Kita sifatnya pengajuan saja," kata Putra.

Putra menjelaskan, syarat pemberian remisi harus memenuhi persyaratan umum seperti dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 berikut : 

1. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi. 

Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan predikat baik.

Baca juga: Dua Kelompok di Tanjungpinang Adu Jotos saat Lomba Gerak Jalan Sepakat Damai

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. 

Sementara itu, Pasal 34A menambahkan syarat khusus bagi narapidana yang mendapat hukuman akibat tindak pidana tertentu. 

Tindak pidana tersebut antara lain terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. 

Syarat tambahan tersebut, yaitu:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya 

2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi 

3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar, Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana asing. 

Kendati demikian, tidak semua narapidana berhak mendapatkan remisi dari pemerintah.