BAKAL Direlokasi, Warga Rempang Batam Dapat Jatah Tanah 200 M2 Untuk Rumah Tipe 45

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah pusat tidak akan menutup mata terhadap kondisi ekonomi warga Rempang Kota Batam yang lokasinya masuk dalam pengembangan kawasan ekonomi baru berkonsep "Green and Sustainable City".

Pernyataan itu ditegaskan oleh Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia

"Kami menjelaskan bahwa rencana pengembangan ini akan membawa banyak manfaat bagi mereka (warga Rempang di lokasi kawasan)," kata Bahlil Lahadia dalam rilis yang diterima TRIBUNBATAM.id, Selasa (15/8/2023).

Seperti diketahui, pada Minggu (13/8/2023) Menteri Bahlia Lahadia datang menyambangi kawasan Rempang.

Usai ke lokasi, ia menggelar rapat koordinasi pemantapan rencana investasi hilirisasi pabrik kaca dan solar panel di Pulau Rempang.

Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Hotel Marriott Batam dan dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, serta para investor dan stakeholder terkait.

Baca juga: Tinjau Lokasi Bersama Menteri Investasi, Kepala BP Batam Ungkap Kendala Rempang ECO City

Bahlil mengatakan bahwa pengembangan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian’s Economic Growth ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong investasi di sektor industri strategis. 

Di rapat itu ditegaskan pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan dan hak-hak masyarakat yang bermukim di Pulau Rempang.

"Sebelum rapat koordinasi ini, saya bersama Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam sudah bertemu langsung dengan masyarakat Rempang. Kami menjelaskan bahwa rencana pengembangan ini akan membawa banyak manfaat bagi mereka, seperti membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan pelatihan atau edukasi khusus di bidang industri kaca dan solar panel, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, industri kaca dan solar panel yang akan dibangun di Pulau Rempang akan membutuhkan sekitar 30 ribu tenaga kerja.

Untuk itu, pemerintah akan memberikan prioritas kepada masyarakat Kepri, khususnya dari Pulau Rempang, untuk mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut.

"Kami ingin masyarakat Rempang menjadi bagian dari pengembangan kawasan ekonomi baru ini. Kami ingin memberikan harapan kepada generasi penerusnya. Kami juga ingin menjaga kelestarian alam dan budaya di sana," tambah Bahlil.

Bahlil juga menegaskan bahwa rencana relokasi untuk masyarakat yang terdampak oleh pembangunan industri tetap akan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemerintah akan memberikan tanah seluas 200 meter dengan rumah type 45 dengan akses jalan yang baik kepada masyarakat yang memiliki alas hak seperti sertifikat.

"Saya minta kepada masyarakat untuk bersabar dan bekerja sama dengan pemerintah dalam proses relokasi ini. Kami tidak akan mengabaikan hak-hak rakyat. Kami akan menghargai dan melindungi mereka. Kami juga akan menindak tegas siapa pun yang mencoba mengganggu atau merusak rencana pengembangan ini," tegas Bahlil. (TRIBUNBATAM,id/Aminuddin)