Mahfud MD dan Prabowo di Pilpres 2024 serta Aturan Terkait Jabatan Menteri

Sementara Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menepis anggapan soal bakal calon wakil presiden (bacawapres) Mahfud MD yang menyalahgunakan kekuasaan menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.

Hasto menyebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memiliki integritas dan komitmen yang tinggi bagi negara.

"Prof Mahfud ini kan, komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga. Sehingga tugas kenegaraan harus berjalan dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang," kata Hasto, Jumat (27/10/2023) malam di Pagelaran Wayang Kulit di Gedung ANRI, Jakarta.

"Rakyat justru mengharapkan Prof. Mahfud tetap menjabat sebagai Menko Polhukam dan beliau sosok yang punya integritas tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya, untuk tertib," ujarnya, sebagaimana diwartakan oleh jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan dan Junaidi Saputra.

Ia memastikan, bacawapres yang diusung partainya untuk mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo itu akan mengajukan cuti sebelum melaksanakan kampanye Pilpres 2024.

"Kalau kampanye ya beliau mengajukan cuti, dan kemudian rakyat mengharapkan Prof. Mahfud bisa menjadi wasit yang baik, agar tidak ada ada penyalahgunaan kekuasaan. Agar suara rakyat betul-betul menjadi suara yang paling berdaulat di dalam menentukan pemimpin," ujarnya.

Ia lantas menyinggung soal pasangan calon capres-cawapres lain yang juga tengah menduduki jabatan di pemerintahan, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

"Ya sama kan, ada Pak Prabowo sebagai menhan, Pak Jokowi sebagai presiden yang putranya juga menjadi calon wakil presiden," ujarnya.

Menurut Hasto, sebaiknya rakyat bersama-sama mengawasi jalannya kontestasi Pilpres 2024 agar berlangsung dengan baik.

"Yang penting rakyat bersama-sama untuk mengawasi agar kontestasi bisa berlangsung dengan baik," kata Hasto.

Ia mengklaim, dirinya yakin bahwa masyarakat sipil akan menjadi pengawas yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

"Kami meyakini bahwa civil society akan menjadi pengawas yang baik, supaya tidak ada abuse of power. Dan kami meyakini yang namanya Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD, itu betul-betul punya komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," ujarnya.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com) (Kompas.com) (KompasTV)