Aparat Penegak Hukum di Anambas Periksa Sejumlah Kantor OPD

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Anambas diperiksa aparat penegak hukum.

Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Sahtiar membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah OPD Pemkab Anambas itu.

Ia mengungkap, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum itu terkait Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Hanya saja, ia tidak mengetahui persis pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Anambas itu.

Namun, Sahtiar menyebut jika giat Polres Anambas itu sudah berlangsung sekitar Juli 2023.

"Iya benar sedang ada pemeriksaan dari APH itu terkait PTT," ucapnya saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (15/11/2023).

Sahtiar menyebut jika pemeriksaan dari penyidik Polri ke Pemkab Anambas sah-sah saja untuk dilakukan.

"Kalau ditanya alasannya sebenarnya bingung saya. Tapi mungkin saja ada laporan masyarakat atau dari mana-mana ke mereka APH kalau PTT Anambas fiktif, kan bisa saja dugaan begitu," sebutnya.

Sepengetahuan Sahtiar, pihaknya tentu telah menerima surat masuk terkait kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Anambas.

Mulanya, kegiatan pemeriksaan dari penyidik Polres Anambas ini juga didampingi dari pihak BKPSDM Anambas.

Sebelum adanya tindaklanjut pemeriksaan, pihak kepolisian juga sudah mengumpulkan data PTT dengan berkoordinasi ke dinas terkait.

"Awalnya kan data-data dikumpulkan terus kan sudah turun juga ke kecamatan-kecamatan, nah ini lanjut lagi ke OPD. Kalau gak salah semalam Dishub, Pariwisata hari ini apa besok itu, saya kurang tahu persis, tapi intinya semua OPD yang ada PTT-nya lah," jelas Sahtiar.

Dengan adanya pemeriksaan PTT ini, pihaknya mengaku akan bersikap taat dan kooperatif.

Baginya pemeriksaan PTT dari penyidik ini bertujuan untuk memvalidasi antara data dengan personal PTT yang ada.

"Tapi kalau dari kami Pemkab mudah-mudahan tidak keliru, bahwa sebenarnya perekrutan PTT di Anambas ini semuanya rill dan ada SK nya juga. Istilahnya dijaman yang sudah serba digital ini semuanya kan sudah by sistem, kita gak mungkin berani macam-macam atau merekayasa ini SK nya ada tapi uangnya masuk ke mana atau ke rekening siapa, gitu kan," ujarnya.