TIM TKD Amin Kepri Sebut Debat Capres Kemarin Anies Unggul, Ini Alasannya

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies Muaimin, Purwantoro mengatakan pasangan Anies unggul dalam debat Capres yang pertama. 

Ia juga mengapresiasi forum debat ini lantaran sangat membantu dalam menyampaikan informasi. Dan masih ada empat debat berikutnya yang harus disaksikan oleh masyarakat Indonesia.

"Ada tiga keunggulan, pertama durasi waktu, penguasaan materi dan emosional. Ada kalimat dari Pak Prabowo Mas Anies Mas Anies, tapi mas Anies stabil. Kami melihat seperti ada merendahkan martabat. Mungkin salah satunya kedekatan dulu yang tak selesai, tapi dibawa ke ranah publik. Prabowo yabg mantan Jenderal tak stabil," kata Purwantoro dalam Mata Local Corner (MLC), Kamis (14/12/2023).

Sementara, lanjut dia, Prabowo ke Ganjar bersifat datar saja. Sehingga tidak terlalu mempengaruhi secara emosional.

"Melihat banyaknya masalah di Indonesia, Pasangan 01 tak sempat joget. Kalau dianggap hanya retorika, tak mungkin," katanya.

Usai melihat cuplikan video ketiga paslon, Purwantoro tak sepakat dengan Irwanda yang mengatakan paslon memperlihatkan topengnya. Anies itu juga tegas dan fakta bukan topeng.

"Anies menyampaikan negara harus masuk dalam keterlibatan demokrasi. Negara melalui APBN biaya saksi ditanggung negara sehingga netral. Bagi kami Anies telah menampilkan diskusi," paparnya.

Purwantoro mengatakan, pemilih yang belum memiliki pilihan, pihaknya optimisi mengikuti dua putaran apabila tidak direstui satu putaran.

Lantas apakah Anies menolak IKN? Purwantoro mengatakan IKN hanya dinikmati oleh sebagian pejabat negara. Sementara di Jakarta masih bisa digunakan. Walau soal kepadatan memang iya. Bukan menolak IKN secara mentah karena sudah ada undang-undangnya.

"Rp 400 triliun, investor banyak menolak dan tak balik cuannya. Menolak mentah tidak. Masih banyak hal urgent terlebih dahulu. Uang Rp 400 triliun bisa bertahap. Masyarakat kekurangan pupuk lebih bagus itu didahulukan. Saya pikir, dari sisi kenapa tak memprioritaskan terlebih dahulu," paparnya.

UU IKN ini tidak dibahas dengan uji publik yang panjang. Dengan ditentukan UU IKN yang terburu-buru memang harus diikuti. UU IKN ini adalah membebani APBN.

"Pak Anies tegas. Petani menjerit, stunting juga. Kita ikuti undang-undang. Tegas tapi menyengsarakan gimana," katanya. (TRIBUNBATAM.id / Roma Uly Sianturi)