Komisi VII DPR RI Sebut Pemerintah Lamban Audit Perusahaan Smelter China

TRIBUNBATAM.id - Komisi VII DPR RI menilai pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan China.

Ini terkait ledakan yang kembali terjadi di PT. Sulawesi Mining Investment (SMI).

Dua bulan lalu, lanjut Mulyanto, meledak smelter PT ITTS yang menelan korban sebanyak 21 orang tewas.

Kemudian disusul dengan kembali meledaknya smelter PT GNI dan kini terjadi ledakan smelter di PT SMI.

"Ledakan smelter yang beruntun terjadi di akhir tahun 2023 dan awal tahun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah," terang Mulyanto, Senin (22/1/2024).

Harusnya, sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, Pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter milik perusahaan China.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus profesional mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut, termasuk mengawasi keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi.

"Jangan karena perusahaan ini milik investor China maka Pemerintah menjadi lemah dan takut melakukan pengawasan secara ketat," terang Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter China tersebut serta mengevaluasi tata kelola industri smelter ini.

Hal ini perlu untuk memastikan bahwa izin usaha industri yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat.

"Kami khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja," ujar Mulyanto.

Sebagai pihak paling berwenang di negara ini sudah sepantasnya Pemerintah tidak berhenti mencari penyebab kasus ledakan smelter ini pada kelalaian di tingkat pekerja, tetapi lebih dalam dan komprehensif lagi pada tingkat korporasi yakni tata kelola usaha industri.

“Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo. Ini bukan hanya soal keamanan dan keselamatan pekerja tapi juga upaya menjaga marwah Pemerintahan agar tidak dipandang sebelah mata oleh investor asing,” sebut Mulyanto.

Baca juga: Tungku Smelter Morowali Meledak, Korban Meninggal Bertambah Menjadi 20 Orang

Senada Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyayangkan terjadinya insiden tungku smelter meledak kembali di PT SMI.

Meledaknya tungku smelter menjadi insiden ketiga bagi PT SMI. Menurut data LSM Trend Asia, dua insiden sebelumnya di PT SMI terjadi dari tahun 2017 dan 2018.