Komisi VII DPR RI Sebut Pemerintah Lamban Audit Perusahaan Smelter China

TRIBUNBATAM.id - Komisi VII DPR RI menilai pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan China.

Ini terkait ledakan yang kembali terjadi di PT. Sulawesi Mining Investment (SMI).

Dua bulan lalu, lanjut Mulyanto, meledak smelter PT ITTS yang menelan korban sebanyak 21 orang tewas.

Kemudian disusul dengan kembali meledaknya smelter PT GNI dan kini terjadi ledakan smelter di PT SMI.

"Ledakan smelter yang beruntun terjadi di akhir tahun 2023 dan awal tahun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah," terang Mulyanto, Senin (22/1/2024).

Harusnya, sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, Pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter milik perusahaan China.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus profesional mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut, termasuk mengawasi keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi.

"Jangan karena perusahaan ini milik investor China maka Pemerintah menjadi lemah dan takut melakukan pengawasan secara ketat," terang Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter China tersebut serta mengevaluasi tata kelola industri smelter ini.

Hal ini perlu untuk memastikan bahwa izin usaha industri yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat.

"Kami khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja," ujar Mulyanto.

Sebagai pihak paling berwenang di negara ini sudah sepantasnya Pemerintah tidak berhenti mencari penyebab kasus ledakan smelter ini pada kelalaian di tingkat pekerja, tetapi lebih dalam dan komprehensif lagi pada tingkat korporasi yakni tata kelola usaha industri.

“Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo. Ini bukan hanya soal keamanan dan keselamatan pekerja tapi juga upaya menjaga marwah Pemerintahan agar tidak dipandang sebelah mata oleh investor asing,” sebut Mulyanto.

Baca juga: Tungku Smelter Morowali Meledak, Korban Meninggal Bertambah Menjadi 20 Orang

Senada Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyayangkan terjadinya insiden tungku smelter meledak kembali di PT SMI.

Meledaknya tungku smelter menjadi insiden ketiga bagi PT SMI. Menurut data LSM Trend Asia, dua insiden sebelumnya di PT SMI terjadi dari tahun 2017 dan 2018.

Rofik mengatakan insiden ini menambah catatan buruk bagi program hilirisasi yang selama ini dipromosikan Pemerintahan Jokowi. Sepanjang tahun 2023 sendiri, sudah terdapat 20 kali kecelakaan terkait industri smelter.

"Kejadian meledaknya smelter PT SMI ini juga sangat ironis karena terjadi pada saat Pemerintah masih belum usai dalam menyelidiki insiden ledakan smelter yang terjadi di pabrik PT ITSS dengan korban jiwa sebanyak 19 orang," tuturnya melansir Tribunnews.com.

Sebelumnya, pada 24 Desember 2023 lalu tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) meledak.

PT ITSS ini juga beroperasi di komplek industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, di mana PT SMI berada.

Rofik mengutip pernyataan Menkomarves dimana Luhut menyampaikan akan tegas terhadap insiden yang terjadi di PT ITSS ini, bahkan sampai ke sanksi pidana apabila memang terbukti.

Baca juga: Kepala BKPM Ungkap Alasan Banyak Asing Kuasai Industri Smelter Indonesia

"Sayangnya, belum usai penyelidikan dan tindakan tegas terhadap PT ITSS, kejadian naas ledakan smelter PT SMI ini terjadi," imbuhnya.

Tidak hanya di Sulawesi, Provinsi Kepri memiliki fasilitas smelter untuk mengolah bauksit.

Perusahaan bernama PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) itu berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Smelter di PT Bintan Alumina Indonesia digunakan untuk mengolah bauksit menjadi menjadi alumina.

Perusahaan asing berskala besar ini berlokasi yang Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau diketahui beroperasi tahun 2021.

Lahan yang digunakan di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang itu sekitar 2.300 hektare.

Direktur PT BAI, Santoni bahkan mengklaim jika pabrik pengelolaan bauksit ini merupakan satu-satunya di Provinsi Kepri melansir laman Pemprov Kepri.

Baca juga: Anak Petani Ubah Lahan Bekas Tambang Bauksit di Dompak Tanjungpinang Tumbuh Padi

Bahan baku bauksit yang diolah di PT BAI tidak hanya dari Pulau Bintan, melainkan juga dari sejumlah daerah di Kalimantan.

Kalimantan menurutnya banyak potensi bauksit dengan kadar alumina tinggi.

Nilai investasi yang ditanam untuk pembangunan PLTU dan 'smelter' mencapai Rp30 triliun.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Dennis Destryawan)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News