Razia di Batam VIRAL, Badut Sampai Terjebak Lumpur Dekat Waduk Sei Ladi

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Seorang badut dikejar oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam hingga masuk ke lumpur viral di medsos.

Kejadian hingga viral di Batam itu terjadi dekat kawasan Waduk Sei Ladi.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Batam, Leo Putra mengatakan pihaknya menjalankan tugas melalui Tim Reaksi Cepat (TRC).

TRC ini terdiri dari Dinsos PM dan BKO Satpol PP. Bekerja 24 jam secara shift dengan metode tersendiri.

"Kalau TRC sudah berjalan tak perlu harus lapor. Mereka kerja shiftan dan Patroli. Cara ini adalah sistem penanganan PMKS kota batam. Dalam pengejaran badut itu, kita sekarang bicara penanganan," kata Leo kepada TribunBatam.id, Sabtu (17/2/2023).

Ia melanjutkan dalam penanganan PMKS ini tidak bisa diputuskan dalam penjangkauan atau menjaring saja.

"Tukang badut itu tak terjangkau lagi. Ini sudah berulang-ulang dan ada yang mengorganisir. Jual tisu ada yang suplai tisu. Kemiskinan prihatin tapi jangan dieksploitasi," sebutnya.

Pemerintah menurutnya memiliki bantuan DTKS.

Terdapat sejumlah bantuan pemerintah.

Termasuk layanan kesehatan daerah melalui Jamkesda.

Ia menegaskan jika orang tersebut bukan warga Batam.

"Kalau warga Batam pasti kita bantu kehidupan sosialnya. Kalau tangkap orang itu bukan serta merta kami gak kasihan. Kejadian di TV kita lihat dia kaya kok. Rumahnya besar. Apalagi kebanyakan yang muda-muda dan masih bisa kerja. Kalau disabilitas kita bantu juga kok," tegasnya.

Ia menilai kejadian ini sangat mengganggu ketertiban, keresahan, ngancam bisa terjadi.

Baca juga: Razia di Batam Sasar Pengendara Menunggak Bayar Pajak Jaring 45 Orang

"Kalau membahayakan diri, kami juga yang bertanggungjawab. Kami padahal mau atasi sosial. Padahal bukan dipenjara. Ditangani dulu diasessmen dan dicari pembinaannya. Dibawa ke UPT Nilam Suri. Disana dibina, dikasih makan, ada pembinaannya. Rumahnya dimana kita balekkan kerumahnya. Masalah Sosial ini tak segampang itu. Dulu imagenya abis tangkap dilepas. Sekarang kan gak gitu," paparnya.

Dinsos-PM juga bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam dan sudah menyiapkan personilnya. Bahkan pihaknya juga sudah membagikan 64 unit komputer untuk seluruh kelurahan. Untuk bekerja masalah kesejahteraan sosial.

Kedua sistem penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam. Agar seluruh masalah sosial dapat ditangani pemerintah sehingga tak ada lagi komplain dari masyarakat Kota Batam. Dalam masalah penanganan ini, sumbernya ada dua, yaitu hasil razia patroli. Dan rujukan pribadi, seperti perorangan kantor, individu, perusahaan, masyarakat, media sosial dan lainnya.

Karena keterbatasan karyawan, Dinsos-PM sudah membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC). Pihaknya merekrut 14 orang khusus ditambah 12 orang BKO. TRC ini kerja selama 24 jam secara shift. Buka selama 24 jam atas laporan mayarakat.

Baca juga: Razia di Batam Terkini, Polisi Sasar Balap Liar Hingga Penggunaan Knalpot Racing

"Misalnya ada laporan terkait ODGJ, anak jalanan, gelandangan dan lainnya melalui Call Center lalu TRC langsung ke lokasi ," ujar Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Batam Leo Putra.

Setelah diamankan oleh tim, Dinsos-PM sudah menyiapkan shelter dan kantor. Memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap.

"Ini baru penanganan," ujar Mantan Sekdis Dinsos-PM ini.

Ketiga, adalah sistem Pembinaan PMKS di Kota Batam. Leo menuturkan Batam memiliki Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) P2PMKS. Ada di Nilam Suri, yang memiliki fasilitas lengkap. Seperti salon, bengkel, dapur, tempat tidur dan lainnya.

"Apa yang kita tangani di sistem kedua ada solusi di sistem ketiga. Kalau masalah sosial ada Peksos (Pekerja Sosial). Sudah kita gaji 4 orang termasuk 1 psikolog juga. Kita gaji juga 3 orang pengasuh, tukang dapur 2 orang untuk siapkan makan," paparnya.

Baca juga: Razia di Batam Sasar Knalpot Brong Sita 24 Sepeda Motor

Ia menambahkan seluruh dana dalam pelaksanaan ini menggunakan APBD Kota Batam. Hasil assement ini biasanya berbeda. Ada yang dikembalikan ke asalnya, ada yang masuk ke panti asuhan, ada juga yang dikembalikan ke rumahnya apabila di Batam, ada yang ODGJ diobati.

"Walaupun anggaran kita terbatas, sistem kerja harus tetap jalan. Kita juga terbuka apabila ada CSR perusahaan di Batam," katanya.

Leo berharap ketiga sistem kerja ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga permasalahan sosial di Batam bisa ditangani dan meminimalisir angka kemiskinan di Batam.(TRIBUNBATAM.id/Roma Uly Sianturi)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News