Mengulik Politik Uang dalam Pemilu di Batam

TB : Terkait dengan politik uang sendiri bagaimana sosialiasi Bawaslu?

Z : Terkait politik uang ini memang jadi perhatian, bukan hanya Bawaslu tapi semua kalangan. Perlu kita ketahui juga kenapa politik uang ini menjadi musuh bersama.

Sebab pemilu ini adalah proses pemberian mandat kepada siapa yang kemudian mewakili masyarakat di pemerintahan terutama di legislatif.

Sehingga apabila terjadi money politik yang dirugikan itu adalah masyarakat juga dan orang yang mewakili. Politik uang ini sangat kejam karena transaksinya hanya pola transaksional.

Ketika masyarakat memilih seseorang karena politik uang artinya masyarakat sangat dirugikan. Sebab ke depan yang akan dibangun adalah masyarakatnya.

TB : Memang awalnya kita sepakat menolak politik uang, tetapi hampir di setiap daerah money politik ini ada. Bagaiamana sosialisasi sebelumnya yang dilakukan Bawaslu secara intens?

Z : Terkait politik uang, Bawaslu Kota Batam sudah melakukan sosialisasi secara masif, termasuk ada pemantau yang tergabung di Bawaslu Batam. Kami sampaikan kepada peserta yang tidak melakukan politik uang ini merupakan apresiasi yang besar.

TB : Apa yang abang dapatkan informasi tentang politik uang, karena pasti ada oknum dari caleg yang melakukan money politik ini?

U : Yang namanya politik uang membeli suara masyarakat itu ada. Kita juga bisa lihat di masyarakat sendiri merasakan tidak, kemudian misalnya mau melihat kenapa kita harus melakukan itu.

Ya mungkin ada yang caleg baru ambisi mereka masih tinggi dan namanya ingin dikenal, dan berbagai cara dia lakukan, yang lucunya mereka tidak paham apa tupoksi dewan ini.

Di sana kita punya tupoksi mulai dari anggaran, controlling, sampai legislasi, itu semua menyangkut langsung ke masyarakat.

TB : Kalau mereka ingin mengembalikan uang yang digelontorkan saat pemilu, apa efeknya ke masyarakat, apa programnya akan menyentuh masyarakat atau setelah lima tahun dia datang lagi dengan skema yang sama?

U : Tentu begini, selama kami menjadi dewan tentu ada yang namanya reses. Ketika anggota dewan reses ini adalah jalur cepat untuk mereka menyampaikan aspirasi mereka, dan anggota dewan bisa merealisasikannya.

Kami di dewan itu akan melaporkan lewat paripurna, begitu di paripurna tahun depannya bisa masuk, beda dengan musrenbang.

Baca juga: Anggaran Pokir DPRD Batam Dibatasi, Udin : DPRD Bagai Singa Ompong!

Pada saat reses inilah masyarakat bisa melihat kinerja dewan ini betul apa tidak.