PEMILU 2024

Bahas Masalah Hak Angket, Anies Berpeluang Bertemu Ganjar Dugaan Terkait Kecurangan Pemilu

Anies Baswedan membuka peluang bertemu dengan capres 03 Ganjar Pranowo. Pertemuan itu membahas wacana hak angket di DPR

Editor: Eko Setiawan
kolase kompas.com dan tribunnews
Anies dan ganjar 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Munculnya permintaan Hak Angket usai pemilu ini membuat pasangan calon presiden no urut 1 dan 3 seolah bersatu.

Mereka meminta Hak Angket di DPR agar pemilu ulang segera di lakukan.

Bahkan kini, Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan membuka peluang bertemu dengan capres 03 Ganjar Pranowo.

Pertemuan itu membahas wacana hak angket di DPR mengusut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024.

"Pokonya nanti tau-tau ketemu aja gitu," kata Anies, di Wisma Nusantara, Jumat (23/2/2024).

Diketahui wacana digulirkannya hak angket itu pertama kali digulirkan oleh Ganjar.

Secara pribadi Anies menyambut baik usulan tersebut. Namun Anies menilai usulan itu merupakan ranah partai politik pengusung, dalam hal ini Nasdem, PKS, dan PKB.

"Jadi gini kalau menyangkut angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai, jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara," pungkas Anies.

Ganjar Usul Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. 

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved