Tarif Parkir Batam Naik Sumbang Inflasi Kepri, Gubernur Minta Wali Kota Evaluasi

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Tarif parkir di Batam naik ikut menjadi faktor penyebab kenaikan inflasi Kepri.

Dari data BPS, inflasi Kepri saat ini di angka 3,38 persen. Hal itu menunjukkan adanya tren kenaikan jika dibanding tahun sebelumnya.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad lantas menyoroti kenaikan tarif parkir di Batam tersebut. Ia menilai kebijakan kenaikan tarif parkir di Batam langsung menyentuh masyarakat.

“Data dari BPS bahwa ada beberapa sektor penyumbang inflasi. Pertama kenaikan tarif parkir di Batam, kenaikan tabung gas elpigi 3 kg serta tarif rumah sakit,” ujar Ansar usai meninjau gudang beras Bulog Batam, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: DPRD Batam Desak Evaluasi Tarif Parkir

Untuk persoalan tarif parkir di Batam, Ansar meminta Pemerintah Kota Batam agar mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Instruksi bapak Presiden ke semua kepala daerah tolong jaga inflasi, tolong jaga inflasi. Maka kita harus berkomitmen untuk menjaga itu. Sementara perintah pusat memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Kita jangan menambah beban inflasi daerah,” kata Ansar.

Ia melanjutkan, kenaikan tarif parkir di Batam itu langsung menyentuh masyarakat yang ekonominya harus dijaga. Maka dari itu, ia minta kepala daerah, kabupaten kota agar mengevakuasi kebijakan tersebut.

"Saya, pemerintah provinsi selalu meminta agar pemerintah kota tidak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pendapatan daerah yang menyentuh masyarakat. Namun kita harus mengalihkan potensi daerah dari sektor lain, seperti sektor laut dan itu jauh lebih penting di saat kondisi recovery ekonomi saat ini," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Kepri Surati Walikota Batam Soal Tarif Parkir Naik, 5 Poin Jadi Atensi

Sebelumnya, persoalan kenaikan tarif parkir di Batam sudah menjadi momok bagi masyarakat. Bahkan, dalam sebulan terakhir persoalan parkir kerap viral.

Banyaknya jukir liar, jukir tak punya etika hingga jukir siluman.

Sejumlah warga menilai Pemerintah Kota Batam mengeluarkan kebijakan tak pro masyarakat. Mencari kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) langsung dari masyarakat. (TRIBUNBATAM.ID/bereslumbantobing)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News