BNPP Sebut Perbatasan Kepri Paling Kompleks, Perlu Penguatan Sistem Maritim

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di Aston Hotel Tanjungpinang, Kamis (29/2/2024).

Rapat tersebut membahas peningkatan koordinasi serta sinergitas pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara.

Khususnya terkait sarana dan prasarana di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) Tidak Berpenduduk di Provinsi Kepri.

Rakor dibuka oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Robert Simbolon, yang hadir bersama Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Siti Metrianda Akuan.

Turut hadir Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Batas Wilayah Darat Ismawan Haryono.

Perencana Ahli Madya, Wilianto Siagian bertindak selaku moderator panel diskusi.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, Doli Boniara, menjadi narasumber dengan materi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PPKT di Provinsi Kepri.

Kemudian narasumber lainnya yang memberikan paparan di antaranya Sekdakab Bintan Ronny Kartika, perwakilan Asops Panglima TNI, Pushidros TNI AL, Koarmada I, Distrik Navigasi Klas I Tanjungpinang, Bakamla, dan Badan Informasi Geospasial.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Robert Simbolon dalam arahannya mengatakan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara yang semuanya berbatasan laut.

Hanya tiga di antaranya yang berbatasan dengan darat.

Menurutnya Kepulauan Riau sebagai kawasan perbatasan paling kompleks, perlu sistem pengamanan perbatasan negara berbasis konsepsi keamanan maritim.

"Untuk itu perlu dikembangkan strategi kebijakan pertahanan keamanan wilayah perbatasan Kepulauan Riau yang bersifat integratif dengan menggunakan konsepsi maritime security sebagai landasan pengembangan," katanya.

Baca juga: Upacara Bela Negara di Daerah Perbatasan, Bupati Anambas Ungkap Ancaman Global

Ia menyampaikan tantangan ke depan dalam pengelolaan perbatasan di antaranya Indonesia yang sangat vulnarable, rawan secara geografis.

Banyak jalur tidak resmi dalam exit dan entry poin.

Untuk itu harus ada capacity building, kelembagaan yang bisa membangun kerja sama dan kolaborasi, pertukaran data dan informasi dan komunitas perbatasan, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat perbatasan.