6 Prioritas Pembangunan Kabupaten Lingga Dalam Musrenbang Tahun 2024

TRIBUNBATAM.id, LINGGA - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga Tahun 2025 ditutup, Rabu (6/3/2024).

Kegiatan itu ditutup secara resmi oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Lingga, Selamat di Aula Kantor Bupati Lingga.

Bupati Lingga, Muhammad Nizar pada pembukaan Musrenbang sebelumnya mengungkapkan jika ia merasa puas pada Musrenbang kali ini.

Karena biasanya musrenbang sebelumnya kita hanya diberikan cek kosong dan penyampaian berupa informasi dan usulan-usulan.

"Tetapi hari ini, setelah mendengar dari Bappenas yang sudah termuat didalamnya itu, dokumen-dokumen untuk kegiatan lima tahun ke depan Kabupaten Lingga sudah tercatat di dokumen Bappenas RI," tuturnya.

Walaupun dalam prosesnya tidak mudah, namun Bupati Lingga, Muhammad Nizar mengapresiasi kinerja dan kerjasama yang telah ditunjukkan oleh rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Muhammad Nizar berharap untuk hasil positif yang telah dicapai ini, dapat terus dilanjutkan dan disempurnakan.

"Mudah-mudahan pembangunan kabupaten lingga, baik dari sektor APBD, Kabupaten, Provinsi hingga pusat semoga juga mengalir kepihak swasta sebagai investasi sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan," ucapnya.

Adapun 6 item prioritas pembangunan Kabupaten Lingga, dari hasil kesepakatan dari hasil Musrenbang di antaranya:

• Pemantapan pemerataankualitas hidup dan kapasitas masyarakat yang agamis dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu

Baca juga: Kemenag Lingga Pastikan Pengurusan Label Halal Produk UMKM GRATIS

• Pemantapan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
• Pemantapan pencapaian kemandirian desa di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan
• Pemantapan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana ekonomi yang berwawasan lingkungan
• Pemantapan agro, mina, dan wisata yang didukug pertumbuhan IKM dan UKM.
• Pemantapan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah dan pencapaian kondusifitas wilayah.(TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News