Terungkap Anggaran Bansos dalam 4 Tahun Terakhir saat Sidang MK, Menkeu Sri Mulyani Kasih Paham

TRIBUNBATAM.id - Terungkap perbandingan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) dalam empat tahun terakhir saat sidang sengketa Pilpres 2024.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan 4 menteri Kabinet Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Kamis (5/4/2024).

Keempat menteri tersebut adalah Menteri PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Baca juga: Bupati Anambas Terbitkan Perbup Penyaluran Bansos Lanjut Usia, Cacat Berat dan Anak Yatim Piatu

Kehadiran empat menteri tersebut untuk memberikan keterangan sesuai dengan permintaan dari kubu tim hukum 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Para menteri terlebih dahulu menjelaskan soal Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan bansos dari masing-masing kementerian.

Dimulai dari Menteri PMK Muhadjir Effendy jadi yang pertama menjelaskan soal bansos, disusul Airlangga Hartarto, dan ditutup oleh Sri Mulyani.

Setelah itu gantian para hakim memberikan pertanyaan pada menteri yang mereka tuju.

Hakim Arsul Sani lalu menanyakan soal besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Perlinsos dan bansos pada Sri Mulyani.

Arsul Sani membacakan APBN yang ditulis dalam UU untuk bansos dari tahun ke tahun.

Tercatat dari tahun 2020 sebagai awal gambaran dari pandemi Covid-19.

"Saya ingin membandingkan antara UU no.11 tahun 2023 tentang APBN tahun 2024 dan UU nomor 28 tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023," ujar Arsul Sani.

"Mengapa setelah Covid-19 dinyatakan berakhir tetapi Perlinsos termasuk bansosnya itu naik."

Baca juga: Aksi Saling Ledek Kubu 01 Vs 02 di Sidang Sengketa Pilpres, Refly Harun Plesetkan Nama Hotman Paris

Arsul menerangkan jika sesuai UU, APBN tahun 2020, sebanyak Rp 468,2 triliun telah digelontorkan.

"Sebagai gambaran, pada awal Covid-19 tahun 2020, anggaran Perlinsos ini Rp 498 triliun puncak Covid-19 2021, Rp 468,2 triliun," ujar Arsul Sani.

"Kemudian ketika tahun lalu 443.4 triliun 2023, dan ini kembali naik Rp 496,8 triliun."

Kenaikan itulah yang dipertanyakan oleh Arsul Sani lantaran banyak mendapatkan sorotan.

"Tadi memang sudah dijelaskan ini karena faktor El Nino, tapi apakah itu hanya satu-satunya faktor? karena prasangka dikaitkan dengan Pemilu 2024, ini barangkali perlu penjelasan," tambahnya.

Sri Mulyani pun juga sempat mendapatkan pertanyaan yang sama dilontarkan oleh para wartawan pada akhir Januari 2024 lalu.

Saat itu Sri Mulyani menerangkan jika anggaran basos sudah dibahas pemerintah dengan DPR.

Ia menyebut anggaran bansos telah dibahas dan disetujui DPR.

“Bansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi undang-undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang disiarkan secara virtual, Selasa (30/1/2024).

“Kenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” lanjutnya dikutip dari Kompas TV.

(TribunBatam.id)

Artikel ini telah tayang di TribunWow.com dengan judul "Perbandingan Anggaran Bansos dalam 4 Tahun Terakhir yang Disinggungkan Hakim Arsul Sani di Sidang MK"