Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam Capai Target 30 Persen pada Triwulan I 2024

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penerimaan sektor pajak daerah di Kota Batam pada triwulan pertama mencapai target sasaran per 31 Maret 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, ketika diwawancarai di Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (24/4/2024).

"Alhamdulillah, realisasi pendapatan kita di atas target, terutama PAD yang rata-rata sudah melebihi 30 persen," ujar Jefridin.

Ia mengungkapkan, target awal pada Triwulan I rata-rata realisasi anggaran mencapai 25 persen.

Adapun sektor-sektor yang pendapatannya melebihi ekspektasi, antara lain, BPHTB, PBB-P2, serta pajak hotel, restoran dan hiburan, yang rata-rata sudah berada di atas target.

Namun, sektor retribusi belum mencapai target tersebut, yang mana baru mencapai 20 persen di Triwulan I.

Sektor retribusi terdiri atas pajak parkir yang sudah berada di atas target, dan parkir tepi jalan umum yang baru meraih capaian 12 persen atau baru sekitar Rp 1,8 miliar dari target Rp 15 miliar. 

Baca juga: Pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kepri Tumbuh 16,2 Persen

"Retribusi masih di bawah. Ini jadi evaluasi yang kami sampaikan ke tim. Insyaallah minggu depan kami juga akan evaluasi dan tindaklanjuti langkah-langkah yang direkomendasikan DPRD Batam," ujar Jefridin.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam menargetkan Rp 1,3 triliun untuk pajak daerah di tahun ini.

Ia berharap, apabila kondisi ini terus bertahan, maka sampai jelang akhir tahun, penerimaan daerah dapat mencapai surplus pada Desember 2024 mendatang.

Jefridin menilai, meningkatnya penerimaan pajak daerah tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat, mencapai 7,04 persen menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, iklim pariwisata juga sudah kondusif, terbukti dari meningkatnya kunjungan wisata ke Batam.

"Kalau pertumbuhan ekonomi baik dan inflasi terkendali, insyaallah target tercapai, bahkan melebihi," harap Jefridin.

Ia juga berpesan kepada para organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat menjalankan penggunaan anggaran sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Uang yang sudah diplot sebaiknya dibelanjakan segera agar tidak tersimpan lama dan memengaruhi serapan anggaran.

"Mudah-mudahan bulan ini sudah ada proyek fisik yang mulai berjalan. Saat ini beberapa OPD sedang menyusun perencanaan, serta melakukan lelang DED," tambah Jefridin. (*)

(TRIBUNBATAM.id/Hening Sekar Utami)