14 Perempuan di Tanjungpinang Kepri Alami Kekerasan, Data DP3AM hingga April 2024

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, mencatat 14 kasus kekerasan pada perempuan terjadi dari Januari-April 2024.

Kepala DP3APM Tanjungpinang, Bambang Hartanto menuturkan, dari 14 orang perempuan yang mengalami kekerasan itu, ada sebanyak 10 orang alami kekerasan fisik, psikis 2 orang, dan seksual 2 orang.

Rata-rata untuk kekerasan terhadap perempuan paling banyak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

"Bahkan, ada juga kekerasan fisik yang dialami perempuan akibat dipukul oleh pacarnya," katanya, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Pemko Tanjungpinang Siap Bantu Konseling Kekerasan Perempuan dan Anak Pakai APBD

Perbuatan KDRT yang dialami perempuan ini disebabkan beberapa faktor.

"Salah satunya karena faktor ekonomi, ada faktor cemburu, buka hati sama orang lain, dan lain sebagainya," terangnya.

Bambang menambahkan, DP3APM Tanjungpinang juga memberikan pendampingan kepada perempuan yang mengalami kekerasan.

Seperti contoh kekerasan, nanti pihaknya akan memberikan pendampingan untuk visum. Setelah visum, pihaknya mendampingi di kepolisian, dan pendampingan di saat persidangan.

"Kita juga memberikan pendampingan psikologi kepada perempuan yang perlu diberikan bimbingan perihal psikologi yang terganggu,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan menanggapi banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, dan anak yang terjadi di Tanjungpinang.

Menurutnya, butuh adanya pembenahan terutama bagi petugas dengan masivnya penyebaran informasi di era digital saat ini.

Baca juga: 12 Anak di Tanjungpinang Kepri Jadi Korban Kekerasan Seksual dalam 4 Bulan, Naik dari 2023

Dimana Pemerintah Kota Tanjungpinang harus andil dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan anak di Tanjungpinang.

Apalagi menurutnya wilayah Tanjungpinang merupakan daerah kecil yang panjangnya hanya 16 Km. Maka dari itu, pengawasan, dan pemetaan wilayah untuk pencegahan harusnya bisa dilakukan lebih baik.

"Memang permasalahannya kompleks, jadi distribusi tanggung jawabnya harus dipastikan betul," terangnya.

Hasan juga menjelaskan, selain menggunakan anggaran DAK, menurutnya Pemko Tanjungpinang juga siap membantu kebutuhan anggaran dari APBD. Terutama bagi para petugas konseling di lapangan yang berhadapan langsung dengan korban.