Pemprov Kepri Bidik PAD Sektor Migas, Bakal Buat BUMD Khusus

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) membidik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor minyak dan gas alias migas.

Mereka bahkan sedang menyiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMD) khusus yang bergerak pada dua sektor tersebut.

BUMD yang ditargetkan berdiri pada Agustus 2024 mendatang ini, tengah dalam tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di DPRD Kepri.

Pembentukan BUMD ini bertujuan untuk mengelola potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari pengembangan industri migas di Kepri.

"Melalui BUMD ini Pemerintah Daerah mengupayakan bisnis dan PAD dari sumber-sumber migas yang ada di Kepri," ungkap Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, ketika diwawancarai di event Pre IOG SCM & NCB Summit SKK Migas di Batam, Rabu (3/7/2024).

Ranperda BUMD ini menyebutkan, dari kajian analisa pendirian BUMD membutuhkan modal Rp 41 miliar. Namun, sesuai peraturan Kemendag RI, modal awal yang dibutuhkan sebesar 25 persen atau mencapai Rp 10 miliar.

Luki mengungkap jika modal awal ini akan digunakan untuk memperoleh participating interest (PI) 10 persen dari perusahaan migas di Kepri.

Menurutnya, itu merupakan target awal dalam rencana pendirian BUMD ini.

Namun, pihaknya terbuka untuk menampung peluang-peluang subcon dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh BUMD.

Ia memprediksi BUMD juga akan memperoleh dana CSR dari K3S dan SKK Migas untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat di Kepri.

"Baik dari SKK maupun K3S akan memberikan CSR," ujar Luki.

Baca juga: Pertamina One Stop Solution Jadi Solusi Penuhi Kebutuhan Industri Migas Nasional

Ia berharap, dengan berdirinya BUMD Migas Kepri, peningkatan PAD dan pembukaan lapangan pekerjaan bisa dicapai untuk kesejahteraan masyarakat Kepri.

Rencana besar Pemprov Kepri untuk membuat BUMD khusus Migas sebelumnya mendapat reaksi dari DPRD Kepri.

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak bahkan ketika itu mengaku enggan mengesahkan pembentukan BUMD Migas Kepri.

Menurutnya, hal itu dilakukan membuang-buang anggran. Orang nomor satu di DPRD Kepri itu meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan BUMD yang ada sebelum pembentukan BUMD Migas.