Pelabuhan Tikus di Karimun Diduga Jadi Jalur Primadona bagi Penyelundup Barang Ilegal

KARIMUN, TRIBUNBATAM.id - Pelabuhan rakyat tidak resmi atau sering dikenal dengan 'Pelabuhan Tikus' menjadi jalur yang berpotensi rawan masuknya barang-barang selundupan.

Dari pantauan Tribun Batam di lapangan, aktivitas pelabuhan rakyat sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Salah satunya, rokok tanpa cukai diduga banyak beredar di kalangan masyarakat saat ini karena dianggap jauh lebih ekonomis dibanding rokok-rokok resmi yang ada di pasaran.

Modusnya hampir serupa, berupa pengiriman paket dengan jasa angkut barang-barang campuran yang dibawa dari wilayah Kota Batam menuju ke Karimun.

Baca juga: Bea Cukai Musnahkan Barang Ilegal Berupupa Mikol dan Rokok, Total Mencapai Rp 10 Miliar

Berdasarkan informasi yang diterima, barang-barang campuran itu diduga diangkut tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan dari wilayah Free Trade Zone (FTZ).

Bahkan, dalam sehari ada dua hingga tiga unit kapal yang sandar di Pelabuhan Tikus.

Selain itu, para pekerja juga telah bersiap untuk melakukan pembongkaran terhadap muatan di atas kapal tersebut.

Umumnya, lokasi pelabuhan-pelabuhan tikus ini berada di kawasan pesisir yang aktif terhadap aktivitas masuk keluarnya barang-barang logistik.

Di Karimun, jumlah pelabuhan tikus tersebar di berbagai lokasi. Bahkan, diperkirakan bisa mencapai ratusan.

"Banyak bisa capai ratusan. Jangan sampai keberadaan pelabuhan tikus ini yang kemudian dimanfaatkan untuk membawa barang ilegal," ujar sumber yang enggan namanya disebutkan.

Baca juga: Sempat Kejar-Kejaran Hingga Tabrak Hutan Bakau Kapal Penyelundup Ditangkap Polisi

Menurutnya, pengawasan secara masif dari aparat terkait kapal-kapal ekspedisi dan pelabuhan tidak resmi menjadi hal penting untuk dilakukan.

"Pengawasan adalah kuncinya. Tentu harus melekat. Periksa kapal-kapal logistik yang sandar secara menyeluruh," ujarnya.

Sementara itu, Humas Kanwil Bea Cukai Kepri, Roby Candra saat dikonfirmasi belum merespons terkait jumlah pasti pelabuhan rakyat di Karimun.

"Saya harus koordinasi terlebih dahulu ke Kabid PSO mengenai jumlah dan pengawasan. Nanti akan disampaikan," ujar Roby.

(TRIBUNBATAM.id / Yeni Hartati)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News