Kebutuhan Anggaran Penegakan Hukum di Kepri Jadi Sorotan Komisi III DPR RI

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dalam kunjungan kerja (kunker) reses Komisi III DPR RI ke Kepri, Trimedya Panjaitan, menyampaikan hasil pembahasan mereka yang berfokus pada masalah kendala yang dihadapi oleh Penegak hukum di Kepri, Kamis (1/8/2024).

Usai melakukan Kunker bersama pejabat Polda Kepri, Kumham, dan BNNP, Trimedya menjelaskan salah satu kendala yang dihadapi adalah terkait anggaran. 

"Seyogyanya anggaran Polda Kepri sebesar Rp 1,2 triliun, namun saat ini negara hanya mampu menyediakan sekitar Rp 800 miliar," ujar Trimedya Panjaitan usai kunker reses di Hotel Marriot Harbourbay, Batuampar, Kota Batam.

Baca juga: DPRD Batam Tetapkan APBD Perubahan 2024 sebesar Rp3,831 Triliun

Menurutnya kekurangan anggaran ini dapat berpotensi memberikan dampak langsung pada operasional dan efektivitas "Kemudian perlu dukungan sumber daya manusianya yang juga rentan, Kepri ini letak geografisnya didominasi lautan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara," tambahnya.

Wilayah yang didominasi oleh lautan, menambah kompleksitas dalam penegakan hukum dan keamanan. 

"Kendalanya tentu, sarana prasana, dan sumber daya manusia, dan itulah yabg perlu diperbaiki," Kata Politisi PDIP tersebut. 

Menurutnya dengan sarana dan prasarana yang mendukung tentunya akan menunjang kinerja yang maksimal dalam menghadapi tantangan geografisnya. 

Trimedya juga menyoroti keberhasilan jajaran Polda Kepri dalam mengungkap kasus narkoba dan judi online. 

Baca juga: Profil Novelin Fortuna Sinaga Tinggal Dilantik Jadi Anggota DPRD Batam, sang Ayah Maju Pilkada 2024

Salah satu kasus judi online yang diungkap memiliki omzet hingga Rp 2.2 M per bulan. 

"Kita minta perhatian, dalam penyusunan anggaran perlu bottom up, Polres perlunya apa, Polda perlunya apa, bukan pihak mabes pihak mabes yang memutuskan berapa berapa, sehingga kebutuhan dasar dari Polres Polda tidak terpenuhi," timpal Trimedya.

Masih kata anggota komisi III DPR RI, Selama satu tahun kepemimpinan Kapolda saat ini, kinerja Polda Kepri dinilai sudah on the track. 

"Kami berharap ke depannya kinerja Polda Kepri bisa lebih baik lagi," ujar Trimedya.

Tidak hanya Polda Kepri, anggaran BNN Kepri juga menjadi perhatian. Trimedya menyadari bahwa negara tidak selalu mampu memenuhi semua kebutuhan Kementerian dan lembaga.

"Terkait anggaran itu, sebenarnya itu permasalahan klasik. negara tentu tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua keinginan dari Kementerian dan Lembaga," katanya.

Kepri sebagai wilayah perbatasan menghadapi tantangan sumber daya yang semakin menipis dan pendapatan dari pajak yang menjadi harapan.