Batam Terkini
Kebutuhan Anggaran Penegakan Hukum di Kepri Jadi Sorotan Komisi III DPR RI
Menurutnya dengan sarana dan prasarana yang mendukung tentunya akan menunjang kinerja yang maksimal dalam menghadapi tantangan geografisnya.
Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Eko Setiawan
"Sumberdaya kita juga semakin habis, sehingga harapan kita dari pajak. Kedepan ini kan ktp sudah langsung konek dengan npwp," kata dia.
Trimedya berharap pemerintahan mendatang lebih memperhatikan penegakan hukum dan anggaran di bidang tersebut, termasuk untuk polisi, jaksa, dan pengadilan.
"Jangan sampai polisi sudah bekerja keras, kejaksaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik, tetapi pengadilan malah memberikan putusan yang terlalu ringan atau bahkan membebaskan pelaku kejahatan," tegasnya.
Seperti halnya kasus judi bola SBOTOP yang telah putusan di Pengadilan Negeri Batam pada Mei 2024 lalu, dimana 4 tersangka divonis 7 bulan 15 hari dengan denda Rp 50 juta.
Kunjungan Komisi III DPR RI ke Kepri diharapkan dapat memberikan solusi konkret atas berbagai kendala yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)
Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News
Suami Istri Tewas di Kamar Kos Kota Batam, Terungkap Pekerjaan Mereka Selama Ini |
![]() |
---|
Polisi di Batam Ditemukan Tewas di Rumahnya, Diduga Korban Alami Sakit |
![]() |
---|
Mahasiswi Ungkap Beratnya Jadi Guru di Pulau, Ini Respons Wali Kota Batam |
![]() |
---|
Amsakar Jawab Tuntutan Mahasiswa, Ajak Sosialisasi Kesadaran Warga soal Sampah dan Banjir |
![]() |
---|
BEM SI Kepri Nilai Kebijakan Investasi Batam Jauh dari Kepentingan Rakyat |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.