Alasan Gubernur Kepri Ansar Ahmad Bangun Balai Latihan Kerja di Kabupaten Karimun

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN - Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad terus mewujudkan visinya untuk membangun Kepri yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya dengan memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Satu di antaranya dengan meluncurkan proyek strategis berupa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri.

Proyek ini tidak hanya menjadi simbol upaya serius Pemprov Kepri dalam meningkatkan kualitas SDM.

Tetapi juga sebagai langkah nyata untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepri.

Hadirnya Balai Latihan Kerja di sana diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing masyarakat.

Kabupaten Karimun terpilih sebagai lokasi pembangunan BLK baru karena potensi strategisnya yang besar, termasuk sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ) yang menjadi daya tarik bagi banyak investor. 

Pembangunan BLK ini merupakan bagian dari strategi besar Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk memastikan bahwa setiap daerah di Provinsi Kepulauan Riau mendapat kesempatan yang sama dalam hal peningkatan kualitas SDM.

Berlokasi di Jalan Raja Ishak, Sei Bati, Kecamatan Tebing, BLK pada UPTD Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri ini diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pada Kamis, 11 Juli 2024.

Serta didampingi langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad dan Bupati Karimun, Aunur Rafiq. 

BLK ini berdiri di atas lahan seluas 1.998 meter persegi dengan bangunan seluas 1.500 meter persegi.

Serta menawarkan pelatihan di berbagai bidang vokasi seperti Kejuruan Las, Listrik, Elektronika, dan Mekatronika.

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang Dukung Pembangunan Masjid Amar Maruf

Kendala Pembangunan dan Penyelesaian

Pembangunan BLK Karimun tidak tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah pemutusan kontrak kerja dengan penyedia sebelumnya oleh Pemprov Kepri karena dinilai tidak profesional.

Akibatnya, pembangunan yang seharusnya selesai pada Desember 2022 menjadi tertunda. 

Namun, dengan semangat untuk menyelesaikan proyek ini, Gubernur Ansar Ahmad mengambil langkah cepat dengan menunjuk CV Bangun Bintan Makmur untuk melanjutkan pembangunan.

Dengan nilai kontrak addendum 3 sebesar Rp 6.748.822.900, bangunan tersebut akhirnya rampung pada akhir tahun 2023.