Gubernur Kepri Akui Kinerja BUMD Masih Jadi PR, Ada Beban di Masa Lalu

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad mengakui, kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Kepri masih menjadi pekerjaan rumah (PR).

Ia menyebut, pembenahan di BUMD Kepri itu akan dilakukan secara bertahap karena beban masa lalu masih membayangi.

“Pelan-pelan kita benahi ya. Karena terus terang saja, BUMD yang ada dulu kan juga beban di masa lalu. Dulu sudah diberi modal cukup besar. Sekarang minimal sudah tidak berutang-utang lagi,” ujar Ansar, Selasa (15/7/2025).

Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tengah mematangkan rencana pembentukan BUMD di sektor energi, khususnya minyak dan gas, dengan memanfaatkan potensi lahan yang dimiliki di wilayah Anambas.

“Yang kita kejar ini BUMD energi. Tapi kita tidak bisa hanya menunggu Participating Interest (PI) yang butuh waktu lama. Kita dorong agar BUMD bisa menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku eksplorasi migas. Di Anambas kita punya lahan gas ke-ruangan, mudah-mudahan bisa dikerjasamakan,” ujarnya.

Namun, ketika ditanya berapa potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari BUMD energi tersebut, Ansar belum bisa memastikannya.

“Belum bisa dipastikan, karena semua tergantung pada rencana kerja masing-masing perusahaan minyak dan gas serta hasil surveinya,” ucap Ansar.

Sementara itu, Anggota Fraksi PKS DPRD Kepri, M Taufik, menilai kontribusi BUMD terhadap PAD belum maksimal. 

Ia juga mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki potensi pendapatan, seperti laboratorium, bisa turut menyumbang PAD.

“Kami berharap ada kontribusi real dari BUMD, dan OPD yang memiliki laboratorium juga harus dimaksimalkan,” ujar Taufik.

Ia juga mengusulkan pembentukan tim perumus strategi optimalisasi PAD yang melibatkan pakar, ahli, dan OPD terkait. (Tribunbatam.id/endrakaputra)