KPPU Selidiki Dugaan Kongkalikong Tender Pengelolaan Pelabuhan Batam Centre

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sedang menyelidiki dugaan persekongkolan tender Terminal Ferry Internasional Batam Centre di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Sebagai informasi, pengelolaan Terminal Ferry International Batam Centre kini dikelola PT Metro Nusantara Bahari selama 25 tahun kedepan.

Perusahaan ini menggantikan PT Synergy Tharada yang berakhir sejak Kamis (1/8/2024) setelah mengelola pelabuhan itu selama 22 tahun.

Pengelolaan Pelabuhan Internasional Batam Centre ini pun sebelumnya menuai polemik. 

Hingga menyita perhatian KPPU Republik Indonesia.

"KPPU meningkatkan status penyelidikan awal ke tahap penyelidikan," ucap Anggota KPPPU RI, Moh. Noor Rofieq melansir keterangan pers KPPU RI, Jumat (27/9/2024)

Dugaan ini terkait pemilihan mitra kerja sama pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Terminal Ferry International Batam Centre yang dilaksanakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. 

Penyelidikan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 ini mulai dilaksanakan KPPU berdasarkan keputusan Rapat Komisi yang dilaksanakan kemarin tanggal 25 September 2024. 

Sebagai informasi, BP Batam melaksanakan tender pemilihan mitra kerja sama pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Terminal Ferry International Batam Centre sejak 16 April 2024. 

Tender ini sempat diulang pelaksanaannya pada tahap prakualifikasi. 

Alasan terdapat kurang dari dua peserta tender yang memasukkan dokumen prakualifikasi, meskipun terdapat empat perusahaan yang mendaftar. 

Baca juga: Agen Pelayaran di Pelabuhan Batam Centre Tetap Beroperasi Meski Pengelola Berganti

Akhirnya, PT MNB ditetapkan sebagai pemenang tender pada tanggal 17 Juli 2024. 

Moh. Noor Rofieq mengatakan, ketika proses tender masih berlangsung, KPPU menerima laporan adanya dugaan persekongkolan tender dalam pemilihan tersebut. 

"KPPU segera melakukan penyelidikan awal dan memanggil beberapa pihak. Di antaranya adalah Kepala BP Batam, Pelapor, Ahli, dan PT. MNB untuk diminta keterangan dan dokumen terkait tender," sebutnya.

Dari penyelidikan awal, KPPU menemukan indikasi kuat adanya dugaan persekongkolan secara vertikal maupun horizontal.

Hal ini diperkuat dengan berbagai fakta seperti persyaratan kualifikasi yang membatasi, dokumen tender yang tidak lengkap.

Kemudian nilai salah satu pengerjaan yang terlalu tinggi, perilaku diskriminatif, maupun bentuk fakta-fakta lainnya. 

Baca juga: Breaking News - Synergy Tharada Kelola Pelabuhan Batam Centre Berakhir Hari Ini

Dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di ruang marketing centre, Jumat (2/8), PKS mencakup pemanfaatan, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Centre dengan nilai investasi sebesar 3,8 triliun Rupiah dan luas area 27 Hektare.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto ketika itu berharap jika kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas dan daya saing pelabuhan dalam sektor investasi, pariwisata, dan logistik.

Purwiyanto, menekankan pentingnya modernisasi pelabuhan sejalan dengan perkembangan Batam.

"Pelabuhan adalah pintu gerbang penting bagi Batam untuk bersaing dengan negara lain. Kami berharap pelabuhan ini akan semakin maju, berkualitas, dan menjadi daya tarik bagi wisatawan seperti Harbourfront," ujarnya.

Ia berpesan kepada pengelola baru untuk menjalankan amanah dengan baik dan terus bersinergi dengan BP Batam.

Baca juga: 22 Tahun Jadi Pengelola Pelabuhan Batam Centre, PT Synergy Tharada Sebut Tak Diberi Tahu Ada Lelang

Sementara itu, Direktur Utama PT Metro Nusantara Bahari, Victor Pujianto menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan infrastruktur pelabuhan agar mampu bersaing di tingkat Internasional.

"Kami bertekad meningkatkan kualitas Pelabuhan Batam agar semakin menarik dan dapat bersaing dengan pelabuhan lain di Singapura dan Malaysia," tegas Victor. (TribunBatam.id/Aminuddin/*) (Kontan.co.id)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News