Yusril Ihza Mahendra Pastikan Jadi Menko Hukum dan Ham di Kabinet Prabowo Gibran

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sejumlah Tokoh dipanggil Prabowo Subianto ke Kediamannya, mereka nantinya dipastikan akan mengisi sejumlah jabatan Menteri di Kabinet Prabowo Gibran.

Dari sejumlah tokoh tersebut, hanya Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang secara gamblang dan terang-terangan mengatakan kalau dirinya akan mengisi posisi Menteri Koordinator (Menko) Hukum dan HAM.

Dikatakan Yusril Ihza Mahendra, ia bertemu dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024) sore. Awalnya, Yusril mengaku hanya berbincang dengan Prabowo selama tiga menit saja.

"Saya ketemu Pak Prabowo singkat sekali, paling tidak sampai tiga menit karena mungkin memang sudah lama kenal dengan beliau," katanya.

Pada perbincangan itu, Yusril juga mengungkapkan bahwa Prabowo berterima kasih kepadanya karena sudah rela untuk membantunya dalam pemerintahan.

Selain itu, dia juga mengatakan dengan gamblang bahwa Prabowo telah menugaskan dirinya untuk membantunya di bidang hukum dan HAM.

Baca juga: Kabinet Prabowo Gibran Dibentuk, 30 Tokoh Nasional Dipanggil Prabowo Subianto Isi Posisi Menteri

Yusril juga mengungkapkan bahwa pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang, ada Kementerian Koordinator (Kemenko) baru yaitu Kemenko Hukum dan HAM.

"Jadi bidang yang beliau tugaskan adalah bidang saya sendiri terkait bidang hukum dan HAM. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi nanti ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu."

"Tugas-tugasnya nanti akan mencakup selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain dan lembaga-lembaga lain di internal pemerintahan," jelas Yusril.

Dia juga mengungkapkan nantinya lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri bakal berada di bawah Kemenko Hukum dan HAM.

Baca juga: Prabowo Subianto Wawancara Langsung Calon Menteri yang Akan Mengisi Kabinetnya Nanti

Namun, lembaga penegakan hukum lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berada di bawah Kemenko Hukum dan HAM.

"KPK tentu tidak (di bawah Kemenko Hukum dan HAM) karena KPK lembaga independen dan di luar pemerintah," tuturnya.

Setelah itu, ketika ditanya apakah Yusril menjadi Menko Hukum dan HAM, dia mengiyakan.

"Bukan Menteri Hukum dan HAM tetapi Menko," jelasnya.

Sebelumnya, Prabowo memanggil sejumlah kandidat menteri dalam kabinetnya pada 2024 mendatang di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Senin sore. 

Pantauan Tribunnews di lokasi, ada sejumlah tokoh yang hadir dalam pemanggilan ini. Di antaranya, politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, Prasetyo Hadi, dan Fadli Zon.

Kemudian, ada pula Ketua Yayasan Teladan Utama, Widiyanto Putri Wardhana; aktivis HAM, Natalius Pigai; dan Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid.

Selanjutnya, ada juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dan Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto.

Lalu, ada juga politikus PKB, Abdul Kadir Karding, dan Sekjen Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

Kemudian, ada beberapa tokoh lain seperti Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian hingga Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News