Kodim 0316 Batam Minta Maaf ke Warga Teluk Bakau, Akui Ada Oknum TNI Intimidasi Penduduk

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Komando Distrik Militer (Kodim) 0316/Batam buka suara terkait keluhan warga Teluk Bakau, Kecamatan Nongsa yang menyebut ada oknum TNI aktif dalam polemik penggusuran di sana.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi I DPRD Batam, perwakilan Kodim 0316/Batam mengakui ada oknum TNI yang terlibat dalam proses pengosongan lahan di Teluk Bakau.

Mewakili keluarga besar Kodim 0316/Batam, seorang perwira TNI AD bernama Rudi dalam rapat dengar pendapat terkait polemik Teluk Bakau itu meminta maaf kepada warga yang merasa terintimidasi.

"Kami keluarga besar Kodim 0316/Batam meminta maaf sebesar-besarnya terhadap oknum yang mencoreng nama baik institusi," ujarnya, Rabu (20/11). 

Ia menegaskan jika tindakan oknum TNI itu bukan mewakili institusi.

Baca juga: Oknum TNI di Batam Terlibat Polemik Penggusuran Teluk Bakau, Kodim 0316 Minta Maaf

Perwakilan Kodim 0316/Batam itu juga memastikan jika aksi oknum TNI kepada warga Teluk Bakau telah dihentikan.

Bahkan ia mengungkap upaya pengosongan lahan yang bersinggungan dengan warga Teluk Bakau juga telah dihentikan.

"Kemarin permintaan penghentian kegiatan telah dimohonkan oleh pihak yang bersangkutan. Komunikasi juga telah dilakukan melalui sambungan telepon," ungkapnya lagi.

Rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Batam itu merupakan tindaklanjut dari aksi demo massa Teluk Bakau pada Senin (20/10).

Selain mendatangi DPRD Batam untuk menyampaikan aspirasi, mereka sebelumnya mendatangi dua lokasi lain.

Salah satunya kawasan Harbour Bay Batam.

Baca juga: RDP Warga Teluk Bakau di DPRD Batam Bahas Ganti Rugi Lahan Belum Ada Titik Temu

Massa Teluk Bakau mencoba merangsek masuk ke kawasan Harbour Bay Batam karena di sana terdapat kantor developer pengembang kawasan Teluk Bakau.

Dalam orasinya di gedung DPRD Batam, seorang perwakilan warga, Simeon menyampaikan sejumlah tuntutannya.

Mereka meminta perusahaan untuk menunjukkan legalitas permohonan penggunaan lahan di Teluk Bakau

Mereka juga meminta PT Citra Buana menghentikan segala aktivitas di RT 02, 03 dan 04 Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa hingga tercapai kesepakatan soal ganti rugi dan relokasi.

Poin tuntutan berikutnya, mereka meminta pihak perusahaan untuk tidak menggunakan alat-alat negara, dalam hal ini TNI aktif dan jasa premanisme untuk mengintimidasi masyarakat Teluk Bakau.

Selanjutnya, meminta perusahaan membuka kembali akses jalan yang ditutup dan memperbaiki sumber air, termasuk sumur yang dibutuhkan masyarakat.

Baca juga: Warga Teluk Bakau dan PMKRI Minta DPRD Batam Hadirkan 7 Pihak Terkait dalam RDP

Sebelum mendatangi DPRD Batam, mereka menyampaikan aspirasinya ke Kodim 0316/Batam.

Dalam penyampaian itu, mereka meminta kepada Dandim 0316/Batam untuk menertibkan anggotanya agar tidak terlibat langsung dalam penggusuran dan pembebasan lahan di Teluk Bakau.

Mereka juga meminta kepada Komandan Kodim 0316/Batam untuk meminta maaf secara langsung dan terbuka kepada masyarakat Teluk Bakau.

Serta memproses tegas oknum TNI tersebut karena sudah merusak nama baik dan institusi TNI.

Sementara anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli merespons permintaan maaf perwakilan Kodim 0316/Batam dalam polemik Teluk Bakau di Kecamatan Nongsa.

Ia kembali mengulang pernyataan perwakilan Kodim 0316/Batam yang hadir dalam RDP tersebut bahwa tindakan itu merupakan oknum TNI serta tidak mengatasnamakan Kodim 0316/Batam.

Baca juga: Polisi Kerahkan 80 Personel Kawal Aksi Demo Massa dari Teluk Bakau di Batam

Dia menambhakan, dukungan dari TNI juga disampaikan oleh perwira tersebut agar masalah ini segera diselesaikan dengan cepat. 

"Tadi juga ditegaskan oleh perwira Kodim 0316, bahwa pihak yg bersnagkutan telah ditegur, dan proses selanjutnya sepenuhnya diserahkan kepada mereka," kata politisi PPP itu. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah) 

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News