Sudah Jalani Sidang di Mahkamah Konstitusi, Kini KPU Batam Tunggu Putusan Soal Sengketa Pilkada 2024

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam, Provinsi Kepri kini memasuki tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan ini diajukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Nomor Urut 1, Nuryanto-Hardi Selamat Hood (NADI).

Pasangan calon ini meminta pembatalan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam Nomor 744 Tahun 2024 terkait Penetapan Hasil Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

Ketua KPU Kota Batam, Mawardi mengatakan sidang agenda pemeriksaan pendahuluan dilakukan di Gedung MKRI 2, Lantai 4, Jakarta sekira pukul 13.00 WIB.

"Pihak yang menjalani sidang perwakilan hanya Ketua Kota Batam dan Kadiv Hukwas KPU Kota Batam," ujar Ketua KPU Batam, Mawardi kepada TRIBUNBATAM.id, Kamis (9/1/2025) siang.

Mawardi menjelaskan sidang telah selesai dan KPU Kota Batam menanti hasil putusan dari perkara tersebut.

"Sore ini baru selesai sidang dan kami tinggal menunggu hasil putusan atau jawaban perkara yang disidangkan. Kemarin kan ada sengketa soal Hasil Pilkada yang diajukan oleh Pasangan Calon NADI," ungkap Mawardi.

Baca juga: Hasil Pilkada Batam 2024 Kena Gugat, KPU Batam Tunggu Hasil Registrasi Mahkamah Konstitusi

Dia menjelaskan, berdasarkan tuntutan yang diajukan, Pasangan Calon NADI meminta MK membatalkan Hasil Keputusan KPU Kota Batam terkait Pilkada 2024.

"Selain Batam ada Bintan dan Lingga yang berperkara. Hasilnya kami juga lagi menunggu. Karena ini jawaban MK, maka kami tidak tahu kapan waktu pastinya," sebut Mawardi.

Mawardi juga menegaskan, berdasarkan hasil rekapitulasi, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam Nomor Urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra telah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Kota Batam. 

Namun, hasil tersebut ditolak oleh Pasangan Calon NADI sehingga diajukan ke MK. Tim NADI tidak menerima hasil putusan dan mengajukan gugatan.

"Inilah prosesnya sekarang lagi berjalan. Kami baru selesai sidang dan tinggal menunggu jawaban MK saja. Sekali lagi kami tidak dapat memperkirakan kapan putusan dikeluarkan. Kami masih menunggu," sebut Mawardi.

Menurut Mawardi, jika putusan MK menolak gugatan, maka Hasil Putusan KPU Kota Batam soal pilkada akan disetujui dan dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih.

Baca juga: Intip Sisa Dana Kampanye Dua Paslon Pilkada Batam 2024, NADI Tersisa Rp 194 Juta

"Kalau diterima artinya penetapan calon terpilih harus diundur. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Mawardi.

Mawardi juga mengingatkan, Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam direncanakan berlangsung pada 10 Februari 2025. Namun, semua proses bergantung pada putusan MK.