Pemprov Kepri Pangkas Anggaran Rp285 Miliar untuk Efisiensi, Banyak Program yang Tertunda
Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov untuk melakukan penghematan, tindaklanjut Inpres
Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memangkas anggaran hingga Rp285 miliar pada tahun 2025.
Pemangkasan itu tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Ada sekitar Rp285 miliar kita kurangi lagi,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Selasa (11/2/2025).
Ansar telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk melakukan penghematan.
Baca juga: Efisiensi Anggaran, Gubernur Kepri Minta OPD Pangkas 16 Item Belanja, Termasuk Rapat Kerja
“Kita sudah instruksikan ke semua OPD, sebisanya berhemat,” ucapnya.
Ia mengatakan, pemangkasan anggaran ini berdampak pada tertundanya berbagai program dan kegiatan yang sudah disusun di APBD 2025.
Pemprov Kepri juga menunda penandatanganan kontrak dengan perusahaan pemenang tender.
“Kegiatan-kegiatan di APBD yang sudah kita susun banyak yang akan kita tunda. Untuk DAK belum ada keputusan lebih lanjut, tapi ada surat buat yang sudah kita lelang, kita tidak buat surat penetapan pemenang lelangnya, masih masih menunggu kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ansar juga berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang terhadap efisiensi perjalanan dinas.
“SPPD atau perjalanan dinas itu banyak berdampak pada perekonomian. Mulai dari penerbangan, perhotelan, dan rumah makan, serta transportasi daratnya juga,” ucapnya.
Baca juga: Prabowo Sampaikan Ada yang Menantang Efisiensi Anggaran, Disebut Raja Kecil Hingga Kebal Hukum
Sebab, Ansar mengkhawatirkan jumlah atau tingkat penerbangan berkurang dengan adanya kebijakan tersebut.
“Tanjungpinang penerbangan maskapai Citilink dan Garuda sudah terlihat berkurang. Itu dampak yang sudah terlihat. Mau bagaimana pun, pemerintah saat ini masih menjadi ujung tombak stabilitas ekonomi,” ucapnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)
Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News
| OJK dan BKKBN Kepri Bersinergi Perkuat Literasi Keuangan, Dorong Penurunan Stunting |
|
|---|
| Pemadaman Listrik di Bintan Tuai Sorotan, DPRD Kepri Singgung Pembagian Beban dengan Batam |
|
|---|
| Nelayan Batam Desak Kepastian Hukum Penanganan Kasus Limbah B3 di Perairan Dangas |
|
|---|
| KPK Sentil DPRD Natuna, Minta Legislator Lebih Tajam Awasi Anggaran dan Bebas Korupsi |
|
|---|
| Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang Halalbihalal dengan Warga Kepri di Pekanbaru |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Gubernur-Kepri-11-Feb-2025.jpg)