Pemprov Kepri Pangkas Anggaran Rp285 Miliar untuk Efisiensi, Banyak Program yang Tertunda

Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov untuk melakukan penghematan, tindaklanjut Inpres

Penulis: Endra Kaputra | Editor: Dewi Haryati
Endrakaputra
PANGKAS ANGGARAN - Foto Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat diwawancarai awak media. Pemprov Kepri pangkas anggaran 2025 sebesar Rp285 miliar tindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memangkas anggaran hingga Rp285 miliar pada tahun 2025.

Pemangkasan itu tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Ada sekitar Rp285 miliar kita kurangi lagi,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Selasa (11/2/2025).

Ansar telah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk melakukan penghematan.

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Gubernur Kepri Minta OPD Pangkas 16 Item Belanja, Termasuk Rapat Kerja

“Kita sudah instruksikan ke semua OPD, sebisanya berhemat,” ucapnya.

Ia mengatakan, pemangkasan anggaran ini berdampak pada tertundanya berbagai program dan kegiatan yang sudah disusun di APBD 2025.

Pemprov Kepri juga menunda penandatanganan kontrak dengan perusahaan pemenang tender.

“Kegiatan-kegiatan di APBD yang sudah kita susun banyak yang akan kita tunda. Untuk DAK belum ada keputusan lebih lanjut, tapi ada surat buat yang sudah kita lelang, kita tidak buat surat penetapan pemenang lelangnya, masih masih menunggu kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Ansar juga berharap pemerintah pusat dapat mengkaji ulang terhadap efisiensi perjalanan dinas.

“SPPD atau perjalanan dinas itu banyak berdampak pada perekonomian. Mulai dari penerbangan, perhotelan, dan rumah makan, serta transportasi daratnya juga,” ucapnya.

Baca juga: Prabowo Sampaikan Ada yang Menantang Efisiensi Anggaran, Disebut Raja Kecil Hingga Kebal Hukum

Sebab, Ansar mengkhawatirkan jumlah atau tingkat penerbangan berkurang dengan adanya kebijakan tersebut.

“Tanjungpinang penerbangan maskapai Citilink dan Garuda sudah terlihat berkurang. Itu dampak yang sudah terlihat. Mau bagaimana pun, pemerintah saat ini masih menjadi ujung tombak stabilitas ekonomi,” ucapnya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved