Kapolda Kepri Dihadapkan Pertanyaan Kritis Mahasiswa Batam Soal Keterbukaan Informasi

BATAM, TRIBUNBATAM.id – Suasana aula Kampus Universitas Internasional Batam (UIB), Kamis (9/10/2025), mendadak hening sejenak ketika seorang mahasiswi Fakultas Hukum, Rizkiani mengangkat tangan dan melontarkan pertanyaan tajam kepada Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin. 

Dalam kegiatan "Bincang Kapolda Bersama Mahasiswa se-Kota Batam” yang mengangkat tema Menjaga Kamtibmas dan Stabilitas Kota Batam, dialog yang semula santai berubah menjadi ruang penuh dialektika dan kejujuran.

Rizkiani menyoroti soal keterbukaan informasi publik dan keberanian masyarakat berpendapat di ruang digital. 

"Bagaimana kepolisian membangun keterbukaan informasi publik? Dalam paparan Bapak tadi disebutkan demokrasi bisa lewat TikTok. Tapi, banyak orang justru takut berbicara, takut salah ngomong dan dituding sebagai pemicu provokasi. Bagaimana dengan itu, Pak?,” tanya Rizkiani, disambut tepuk tangan peserta.

Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dengan tenang. Ia mengapresiasi keberanian mahasiswa mengungkapkan pandangan kritisnya.

"Itu pertanyaan bagus. Justru itulah yang sedang kita bangun pemahaman bersama agar komunikasi tidak tersumbat,” ujar Asep.

"Kita ingin semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, bisa saling terbuka. Kalau komunikasi lancar, tidak perlu semuanya disampaikan lewat demonstrasi,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan bahwa Polri memiliki berbagai mekanisme untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas publik termasuk trust building atau pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Kami punya kegiatan yang disebut trust building. Tujuannya agar masyarakat percaya, dan kepercayaan itu dibangun lewat keterbukaan,” ujarnya.

Kalau ada penyimpangan anggota, lanjutnya, dia menegaskan akan diproses. 

Asep juga mengungkap kinerja Polda Kepri dan satuan di bawahnya diaudit secara rutin, itu dilakukan Inspektorat Polri dan BPK hingga Ombudsman RI.

"Setiap triwulan kami diaudit — mulai dari operasional sampai anggaran. Bahkan 12 kali berturut-turut Polri mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Artinya, tidak ada masalah dalam pengelolaan keuangan,” katanya.

Selain pengawasan internal, Ombudsman juga secara rutin memantau pelayanan publik di Polda Kepri.

"Ombudsman datang hampir tiap bulan, mengecek aduan masyarakat, bahkan memanggil penyidik untuk klarifikasi langsung. Kami terbuka terhadap kritik,” tuturnya.

Dalam sesi tanya jawab, Asep juga menyinggung peristiwa Rempang yang sempat menimbulkan tudingan pelanggaran HAM oleh aparat.