Penyedia Jasa Konstruksi di Natuna Gelar Aksi, Tuntut Hak Pembayaran Proyek 2024

NATUNA, TRIBUNBATAM.id – Sejumlah kontraktor, konsultan, dan penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalam Aliansi Penyedia Jasa Konstruksi Natuna (APJKN), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Natuna, pada Senin (17/3/2025). 

Mereka menuntut pembayaran kegiatan tahun 2024, yang hingga kini belum diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dari pantauan Tribunbatam.id, aksi yang dimulai sejak pukul 13.30 WIB itu diawali dengan konvoi dari Pantai Piwang menuju Kantor Bupati Natuna. 

Para peserta aksi membawa sepeda motor dan kendaraan roda empat sambil membentangkan spanduk yang berisi tuntutan mereka. 

Baca juga: Bupati Natuna Cari Solusi Pembayaran TPP ASN hingga Nakes Tetap Kawal Tuntutannya

Teriakan 'Cairkan Hak Kami!' menggema di halaman kantor bupati, menandakan kekecewaan dan nasib mereka.   

Koordinator aksi, Ade Wahyudi dalam orasinya menyatakan, banyak kontraktor dan penyedia jasa yang kini mengalami kesulitan ekonomi akibat pembayaran proyek yang tertunda.  

"Kami menyadari kondisi keuangan daerah sedang bermasalah, tetapi kami juga butuh kepastian. Banyak dari kami yang sudah menjual aset, menggadaikan barang berharga, bahkan kesulitan untuk bertahan hidup. Ditambah ini sudah menjelang Lebaran," ujar Ade. 

Ia menegaskan, kontraktor tidak seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki gaji tetap setiap bulan. 

Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran ini sangat berdampak bagi kelangsungan usaha dan kehidupan mereka.  

"Jika tidak ada keputusan, kami akan menggelar aksi lebih besar dan menempuh jalur hukum. Bahkan, kami sepakat untuk menyegel proyek-proyek yang sudah kami selesaikan," tegasnya.  

Selain menuntut pembayaran dari Pemkab Natuna, para pengunjuk rasa juga meminta perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan, agar lebih memperhatikan kondisi keuangan di daerah perbatasan seperti Natuna.  

"Natuna ini sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Kami hanya berharap dan meminta kepastian dari pemerintah, agar hak kami diprioritaskan jika nantinya dana tunda salur sudah masuk ke daerah," kata Randa, salah satu perwakilan aksi.  

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik turun langsung menemui para demonstran. 

Ia mengakui situasi keuangan daerah saat ini sedang sulit dan belum ada kepastian kapan dana dari pusat maupun provinsi akan cair.  

Baca juga: Gebrakan Bupati Natuna Cen Sui Lan, Dorong Peremajaan Kelapa Bidik Pasar Ekspor

"Saat ini, dana tunda salur dari pusat untuk Natuna masih sekitar Rp79 miliar, sementara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau ada Rp17 miliar lebih. Namun, dana ini belum ditransfer ke daerah," jelas Jarmin.