Pemekaran Provinsi Natuna-Anambas Semakin Dekat, Wabup Jarmin: DPR RI Akan Kunjungi Natuna

NATUNA, TRIBUNBATAM.id - Wakil Bupati (Wabup) Natuna Jarmin Sidik, mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan penuh, terhadap perjuangan pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas. 

Hal itu disampaikan saat Safari Ramadan di Masjid Istiqomah, Kampung Pering, Kecamatan Bunguran Timur, Minggu (23/3/2025) malam.  

Menurutnya, jika pemekaran ini terealisasi, maka Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini dikelola oleh Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), akan menjadi kewenangan penuh provinsi baru tersebut.  

"Kami mohon doa restu. Perjuangan pemekaran Provinsi Khusus Natuna-Anambas terus berjalan. Ini tentunya akan banyak keuntungan yang didapatkan apabila terwujud," ujar Jarmin.

Baca juga: Safari Ramadan Pemkab Natuna Berakhir di Masjid Istiqomah, Wabup Jarmin Sampaikan Pesan Penting

Ia menyampaikan, langkah-langkah administratif sudah ditempuh, termasuk kajian akademis, rekomendasi dari Bupati Natuna sebelumnya, serta dukungan dari Gubernur Kepri.

Terbaru ini, Ketua DPRD Kepri juga telah menandatangani rekomendasi pemekaran provinsi khusus atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) itu.

Tak hanya itu, Jarmin juga memberikan kabar baik bagi masyarakat Natuna.

Pasalnya, pada 22 April mendatang, Komisi II DPR RI dijadwalkan akan berkunjung ke Natuna untuk membahas lebih lanjut rencana pemekaran provinsi ini.  

"Saya mendapat amanah sebagai ketua pelaksana penjemputan. Kami juga akan mengundang seluruh anggota DPRD Natuna-Anambas, Bupati dan Wakil Bupati Anambas, serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan aspirasi ini," ujarnya.  

Bagi Jarmin, salah satu tujuan utama pemekaran ini adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dengan status sebagai provinsi, Natuna-Anambas akan memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber daya alam.  

Selain pemekaran provinsi, Jarmin juga menyebut adanya rencana pemekaran tingkat kabupaten, yaitu pembentukan Kabupaten Natuna Selatan, Kabupaten Natuna Barat, serta Kota Ranai.

Langkah ini diharapkan semakin mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.  

"Saat ini, kita hanya menerima DBH migas secara prorata, yang tidak sepenuhnya menguntungkan daerah. Dengan pemekaran ini, Natuna-Anambas bisa mendapatkan hak lebih besar sebagai daerah penghasil," tegas Jarmin.  

Baca juga: Blok Natuna Barat Punya Potensi Cadangan Minyak 400 Juta Barel, DPR Dorong Pengembangannya

Perjuangan ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi memerlukan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.  

"Mari kita sama-sama berdoa dan mendukung langkah ini. Jika pemekaran terwujud, akan terbuka lebih banyak lapangan pekerjaan, ekonomi meningkat, dan Natuna menjadi daerah yang lebih maju," tutupnya. 

(TRIBUNBATAM.di/Birri Fikrudin)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News