Pemkab Anambas dan Kejari Jalin Kerja sama di Bidang Datun, Ini Harapan Bupati Aneng

“Kami harus bisa membedakan dengan jelas. Bila permintaan bantuan hukum masuk dalam ranah pidana, tentu kami tidak akan memberikan pendampingan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pertimbangan dan bantuan hukum hanya akan diberikan dalam kapasitas hukum perdata dan tata usaha negara, tanpa menyalahi fungsi penegakan hukum pidana.

"Jadi yang akan diajukan untuk pertimbangan hukum itu memang jelas-jelas nyata adalah dalam kapasitas hukum perdata dan tata usaha negara," pungkasnya. (TRIBUNBATAM.id/Novenri Simanjuntak)