Li Claudia Chandra Minta Presiden Prabowo Evaluasi Aturan yang Hambat FTZ Batam

"BP Batam merupakan perpanjangan pemerintah pusat di Kota Batam, seharusnya bisa diberikan kewenangan untuk perizinan seperti Amdal. Sehingga kemudahan perizinan satu pintu benar-benar bisa berjalan," ungkapnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 6,9 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia, Li Claudia yakin FTZ tetap menjadi langkah strategis mendongkrak ekonomi nasional.

"FTZ bagi Kota Batam seharusnya menjadi lex specialis, Batam tidak bisa disamakan dengan daerah lain," terangnya.

Wanita 52 tahun ini berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, dapat meninjau ulang sejumlah kebijakan yang tidak sejalan. 

"Saya sangat berharap Pak Prabowo mengambil langkah yang bijak dan strategis untuk Kota Batam dengan mengevaluasi aturan-aturan yang bertentangan dengan konsep FTZ di Batam. Kalau langkah yang tepat dan benar, maka Batam dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya," tutupnya. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)