Disdik Kaji Tiga Lokasi untuk Sekolah Rakyat di Batam, Ini Dilema yang Dihadapi

Penyediaan guru untuk sekolah rakyat harus diambil dari tenaga pengajar yang mengikuti program guru penggerak, di bawah kewenangan Dinas Pendidikan.

Namun di lapangan, saat ini sekolah reguler di Batam juga masih kekurangan guru.

"Soal moratorium, perekrutan guru belum bisa dilakukan karena sesuai Undang-undang No. 20 tahun 2023. Kita pun harus bijak, ini kira-kira urgensi atau tidak sekolah rakyat," katanya.

Ia menambahkan, Pemko Batam saat ini masih memprioritaskan perluasan sekolah negeri, subsidi SPP, dan bantuan seragam untuk meringankan beban pendidikan masyarakat.

"Untuk sekolah rakyat ini, realisasinya saat ini tengah kami dudukkan dengan provinsi karena kan kalau saya melihat skema sekolah rakyat, di Provinsi Kepri itu ada usulan 3, cuma tempatnya mana ini yang harus kita dudukkan," tambahnya.

Jika kebutuhan mendesak bisa ditangani, maka sekolah rakyat dapat dimatangkan kembali sebagai program lanjutan. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)