Cerita Utuh Warga Rempang Temui Wali Kota Batam Soal Lahan, Amsakar Sebut sesuai Prosedur

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sejumlah warga Rempang mendatangi Kantor Wali Kota Batam di kawasan Batam Center, Senin (5/5/2025) pagi sekira pukul 10.20 WIB.

Hujan tak menyurutkan langkah mereka untuk memperjuangkan hak, meski harus menempuh jarak sedikitnya 60 kilometer dari Rempang ke Batam Center. 

Kedatangan warga untuk mendampingi pemilik lahan perkebunan di Rempang, mengadukan keluhan soal lahan kebun yang digusur Tim Terpadu.

Penertiban lahan di kawasan Tanjung Banon itu dilakukan Tim Terpadu pada Jumat (2/5/2025) lalu. 

Baca juga: Kini Atensi Nasional, Yudi Kurnain Kenang Pertemuan dengan Eks Menko Darmin Bahas Rempang

Sebagai informasi, lahan kebun yang ditertibkan ini terdampak program Transmigrasi Lokal, bentuk relokasi dari proyek Rempang Eco City yang kini di bawah pengelolaan Kementerian Transmigrasi RI.

Menurut warga, kebun yang berada di wilayah Rempang digusur tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Mereka menyebut tindakan itu sangat merugikan dan menambah beban warga yang saat ini masih berjuang mempertahankan tanah mereka.

Kedatangan warga Rempang ini ditemui langsung oleh Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Mereka melakukan audiensi dengan warga.

"Kami datang untuk meminta kejelasan dari pemerintah kota. Kebun itu satu-satunya sumber penghidupan, tapi digusur tanpa ada sosialisasi," ujar salah satu perwakilan warga sebelumnya saat berada di area luar Kantor Wali Kota Batam.

Senada disampaikan Erlangga Sinaga, salah satu warga pemilik kebun di Rempang yang lahannya digusur.

"Saya datang didampingi warga hari ini untuk mempertanyakan mengenai lahan saya yang diratakan oleh BP Batam," ujar Erlangga Sinaga, salah satu pemilik lahan yang lahannya ditertibkan Tim Terpadu.

Erlangga mengaku telah mengelola kebun tersebut sejak 2016. 

Baca juga: Warga Rempang Datangi Kantor Walikota Batam Soal Penggusuran Lahan, Amsakar: Sudah Sesuai Prosedur

Ia menyebut pembelian lahan yang dijadikan kebun kelapa itu dilakukan dengan proses yang sah dan disaksikan RT/RW setempat.

Erlangga juga sudah menetap serta mengurus dokumen kependudukan di lokasi tersebut.

"Saya membeli lahan itu susah payah. Surat jual beli lengkap, disaksikan perangkat. Saya sudah urus KTP, pindah sebagai warga Tanjung Banon," katanya. 

Dari aset kebun itu pula, ia mendapatkan penghasilannya.

Menurutnya, kebun kelapa miliknya saat ini sudah produktif dan menjadi sumber penghidupan utama keluarganya.

Dengan penggusuran lahan itu, otomatis Erlangga tak mendapat pemasukan lagi dari hasil kebun kelapanya.

Ia menyatakan tetap akan mempertahankan hak atas lahan tersebut dan menolak tawaran ganti rugi. 

Menurutnya, nilai yang ditawarkan pemerintah tidak sesuai dengan kerugian sebenarnya.

"Kalau hitung kerugian tidak sesuai dengan yang dihitung pemerintah. Saya enggak terima. Dari kelapa itulah juga sebagai sumber penghidupan kami," tegasnya.

Namun dalam pertemuan itu, Erlangga mengaku tidak menemukan titik terang. Keluh kesahnya tak mendapat solusi konkret dari pemerintah.

Kata Amsakar Pembongkaran sudah Sesuai Prosedur

Menanggapi keluhan warga Rempang terkait penggusuran lahan kebun, Wali kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan bahwa proses pembongkaran dilakukan sesuai prosedur.

"Dalam pertemuan tadi sudah dijelaskan bahwa semua sudah sesuai proses. Sudah ada SP 1, SP 2, dan SP 3. Tidak mungkin tim lakukan langkah seperti itu kalau belum final," ujar Amsakar Achmad sesudah pertemuan.

Baca juga: Amsakar dan Li Claudia Dengarkan Keluhan Warga Rempang di Kantor Wali Kota Batam

Menurutnya, pembongkaran dilakukan karena saat ini lokasi tersebut sedang dalam tahap pematangan lahan yang ditargetkan rampung dan diserah terimakan pada 22 September 2025.

Amsakar Achmad juga mengungkapkan bahwa bantuan dari Kementerian Transmigrasi masih menunggu keputusan akhir yang direncanakan akan ditetapkan pada Rabu mendatang.

"Peruntukan dana dari Kementerian Transmigrasi itu. Insya Allah Rabu ini akan diputuskan. Maka dari itu, Pemko dan BP Batam mesti menuntaskan hal-hal yang masih jadi persoalan," tambahnya.

Amsakar Achmad mengingatkan bahwa sejak terbitnya Keppres 41 Tahun 1973, seluruh lahan di Batam berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang berada di bawah kewenangan BP Batam. 

Oleh karena itu, status kepemilikan pribadi tidak diakui dalam bentuk sertifikat hak milik.

“Dengan adanya program transmigrasi lokal, negara memberi kompromi sangat baik berupa opsi SHM (Sertifikat Hak Milik). Ini langkah luar biasa dari negara," tutupnya.

Rencana Bangun Sekolah

Dalam pertemuan dengan warga, Amsakar mengatakan lahan yang ditertibkan itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan sekolah-sekolah negeri agar dapat menunjang kawasan pemukiman baru.

"Jadi lahan itu rencananya akan dibangun sekolah, bukan sekolah rakyat, tapi sekolah negeri. Sekarang itu SD dan SMP dari Pemkot Batam, SMA nanti akan dibangun Pemprov Kepri. Belum sekolah rakyat, tapi bisa saja ke arah itu," papar Amsakar. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)