Bupati Aneng Beri Tanggapan Pandangan Umum Fraksi terkait Ranperda RPJMD Anambas

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Bupati Kepulauan Anambas Aneng memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang Ranperda RPJMD 2025-2029 di Kantor DPRD Anambas, Senin (30/6/2025).

Di tengah tanggapannya, Aneng menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas konstruktif, cermat dan komprehensifnya pandangan umum sejumlah fraksi-fraksi.

Pihaknya menyadari, berbagai pandangan tersebut merupakan cerminan dan komitmen kuat DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan jangka menengah daerah yang aspiratif, terukur dan berkelanjutan.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR), terkait kebutuhan dasar air bersih, pangan dan energi listrik, Pemkab Kepulauan Anambas bakal memfokuskan persoalan tersebut secara optimal.

Baca juga: Tiga Fraksi di DPRD Anambas Beri Catatan Kritis terkait Ranperda RPJMD 2025-2029

Untuk peningkatan cakupan layanan air bersih,pihaknya akan menstimulus solusi dengan pembangunan sistem SPAM, optimalisasi embung dan inovasi teknologi penampung air hujan di wilayah rawan air.

Adapun dalam sektor pangan dan penguatan ketahanan pangan akan dilakukan melalui fasilitasi pertanian lokal dan pengembangan sentra-sentra pangan berbasis komunitas.

"Untuk energi listrik, kami pemerintah juga akan berkomitmen meningkatkan kapasitas melalui kerja sama dengan PLN serta menjajaki peluang energi terbarukan," ujar Aneng dalam rapat paripurna.

Terkait ketersediaan lapangan kerja, pihaknya kata Aneng, akan mencoba mewujudkannya melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) serta fasilitasi sertifikasi tenaga kerja.

Pemerintah daerah juga akan memberikan stimulus UMKM melalui akses permodalan, pendampingan usaha dan promosi produk melalui digitalisasi serta perluasan pasar.

"Catatan saran dan masukan dari Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat (PKAD) juga kami sambut baik dalam hal pembangunan daerah khususnya infrastruktur. Untuk itu dalam dokumen RPJMD, arah kebijakan pembangunan akan diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar sebagai syarat pembangunan sosial dan ekonomi melalui pembangunan jalan penghubung antar wilayah, revitalisasi pelabuhan rakyat, penyediaan air bersih, penguatan sistem transportasi antar pulau serta optimalisasi pelayanan dasar berbasis kawasan kepulauan yang berkelanjutan," katanya.

Terhadap pentingnya perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan daerah dan permasalahan nyata, pihaknya mengaku telah melakukannya dengan pendahuluan kajian teknokratis dan analisis isu strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta kelembagaan.

Seluruh arah kebijakan dan program priotitas, menurutnya, merupakan hasil integrasi dari hasil forum konsultasi publik, Musrenbang, FGD dan masukan dari DPRD.

"Ini upaya kami menjaring aspirasi masyarakat secara luas agar memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan daerah secara kontekstual dan tepat sasaran," kata Aneng.

Sementara itu, menanggapi pandangan umum Fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS), tentang belum terlihatnya program unggulan, pihaknya mengaku telah menuangkan arah kebijakan itu dalam lima misi utama yang dijabarkan dalam 22 program unggulan di Bab 3 RPJMD.

Baca juga: Bupati Anambas Serahkan Ranperda RPJMD 2025 - 2029 kepada DPRD Anambas

"Untuk postur anggaran, kami sependapat bahwa penyeimbangan antara belanja rutin dan belanja publik langsung perlu diperkuat. Dalam kerangka keuangan daerah RPJMD, telah diarahkan reformulasi penganggaran untuk menjamin peningkatan alokasi belanja pada urusan wajib pelayanan dasar, strategi efisiensi belanja operasional dan penguatan sistem penganggaran berbasis kinerja juga terus dikembangkan," tuturnya.

Masih dalam jawabannya, untuk kesejahteraan nelayan dan hilirisasi perikanan, hal itu bagian dari upaya pemerintah dalam peningkatan nilai tambah yang diarahkan pada pembangunan sistem pengolahan hasil laut skala kecil-menengah, dukungan logistik perikanan serta pengembangan produk turunan perikanan melalui pelatihan UMKM maritim dan promosi dagang.

"Berkenaan dengan investasi, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan peningkatan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan, penguatan peran DPMPTSP, serta promosi potensi strategis daerah kepada investor nasional dan asing, terutama di sektor perikanan, energi terbarukan dan pariwisata bahari," pungkas Aneng. (TRIBUNBATAM.id/Novenri Simanjuntak)