Pemerintah Pusat Dukung Gagasan Gubernur Kepri Ansar Ahmad Beri Beasiswa Dokter Spesialis

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan dukungan terhadap gagasan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad melaksanakan program beasiswa kepada dokter spesialis dan subspesialis.

Dukungan mengemuka dalam rapat koordinasi antara Pemprov Kepri dengan Kemenko PMK dilaksanakan secara daring, Senin (7/7/2025).

Rapat digelar sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri yang memberikan beasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) secara mandiri melalui skema sharing.

Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Kemenko PMK, Redemtus Alfredo Sani, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Kepri dan jajaran atas inisiatif progresif ini.

Ia menyebut tidak banyak daerah yang secara mandiri mengambil langkah konkret mengatasi kekurangan dokter spesialis di wilayahnya.

Baca juga: Gubernur Kepri Ansar Ahmad Janji Perbaikan Jalan Tetap Dianggarkan Tahun Ini

“Langkah Pemprov Kepri ini adalah bentuk kepemimpinan daerah yang patut dicontoh. Pemerintah Pusat tentu akan mendukung penuh inisiatif seperti ini,” ujar Alfredo.

Apresiasi senada juga disampaikan Direktur Perencanaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Laode Musafin.

Menurutnya, inisiatif Kepri sangat relevan untuk menjawab persoalan kesenjangan distribusi dokter spesialis di Indonesia.

“Rasio dokter spesialis di Indonesia saat ini hanya 0,47 per seribu penduduk, jauh di bawah Singapura dan Malaysia yang berada di atas 2 per seribu penduduk," jelas Laode.

Dia menilai pemenuhan dokter spesialis dengan karakteristik wilayah Kepulauan Riau menjadi sangat mendesak.

Dalam rapat itu, Gubernur Ansar menyampaikan harapannya agar para dokter spesialis penerima beasiswa, termasuk dari kalangan PPPK dan fresh graduate, dapat diangkat menjadi PNS melalui jalur afirmasi.

Hal ini disebut Ansar Ahmad demi menjamin keberlanjutan pengabdian tenaga dokter yang telah disiapkan dengan beasiswa.

Baca juga: Gubernur Kepri Optimis, Kunjungan Wisnus di tahun 2025 Akan Hingga 3 Juta Pengunjung

Dan sulan ini mendapat respon positif dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). M Ridwan, Kepala Pusat Perencanaan dan Kebutuhan ASN BKN RI menyebut bahwa kebijakan afirmatif bersifat instansional dapat diusulkan oleh Pemprov Kepri.

“Preseden semacam ini pernah terjadi, seperti pengangkatan tenaga SPPI untuk program MBG sesuai arahan Presiden. Jadi pengadaan ASN berbasis kebutuhan sangat dimungkinkan,” ungkap Ridwan.

Sementara itu, berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan Kepri, hingga Juni 2025, setidaknya 120 posisi dokter spesialis dan subspesialis masih dibutuhkan di rumah sakit se-Kepri, dengan kebutuhan tertinggi di RSUD Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud, dan RSUD Embung Fatimah.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemprov Kepri mengusulkan 64 calon penerima beasiswa PPDS, yang berasal dari berbagai kategori status kepegawaian.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 46 orang akan dibiayai oleh Pemprov Kepri, sedangkan 18 orang lainnya akan dibiayai oleh pemerintah kabupaten/kota melalui skema sharing budget.

Baca juga: Batam Terbanyak, Gubernur Kepri Ansar Ahmad Sebut Golf Jadi Magnet Pariwisata dan Wisman

Program beasiswa PPDS ini diutamakan untuk putra-putri daerah Kepri, baik yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, dinas kesehatan, maupun dari kalangan umum.

Para penerima wajib menandatangani kontrak kerja dan akta notaris, serta berkomitmen mengabdi selama minimal 20 tahun. 

Bila tidak dipenuhi, akan dikenakan sanksi berupa denda 20 kali lipat dari total beasiswa yang diterima, serta penonaktifan STR, sesuai MoU dengan Kementerian Kesehatan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan, skema beasiswa ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

“Kami ingin masyarakat Kepri bisa mendapatkan pelayanan dokter spesialis di daerah sendiri, tanpa perlu ke luar provinsi,” tutupnya. (TribunBatam.id/Endra Kaputra)