Rismon Sianipar Debat dengan Penyidik soal Bukti Kasus Ijazah Jokowi, Batal Dicecar 97 Pertanyaan

Sehingga ia mempertanyakan bukti apa yang dimiliki pihak Jokowi sebagai pelapor dalam penggunaan pasal 160 KUHP ini.

"Yaitu di mana dalam judicial review ya, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa bahwa pasal 160 itu adalah delik materil bukan delik formil. Jadi saya menanyakan apa bukti materil yang dibawa oleh pelapor?"

"Bukti materiil artinya tindak pidana yang telah terjadi di dunia nyata, akibat penghasutan yang dituduhkan kepada kami," papar Rismon.

Ternyata penyidik pun menjawab tidak ada bukti materil tindak pidana penghasutan ini.

Rismon lantas tegas mempertanyakan mengapa pasal 160 ini harus digunakan saat bukti materiilnya saja tidak ada.

"Dan penyidik mengatakan tidak ada gitu, tidak ada bukti materiil ya, tindak pidana riil.  Misalnya keonaran, kegaduhan atau apapun itu akibat penghasutan yang dituduhkan kepada kami."

"Terus ya saya menyatakan bahwa pasal 160 KUHAP itu kenapa dipakai kepada kami ini?" tegasnya.

Baca juga: Ogah Hadir Klarifikasi di Polda Metro Jaya soal Ijazah Jokowi, Alasan Roy Suryo Disebut Trik Usang

Roy Suryo Cs Pastikan Hadiri Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi

Terlapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi mengungkap kesediaan mereka untuk hadir dalam gelar perkara khusus.

Gelar perkara khusus itu bakal dilaksanakan di Biro Pengawas Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

Salah satu yang memastikan hadir adalah Pakar Telematika, Roy Suryo.

"Iya sampai ketemu besok lusa di Mabes (Polri)," tuturnya usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (7/7/2025).

Roy mengatakan dicecar 85 pertanyaan namun tak satupun pertanyaan dijawabnya.

Menurutnya, penyelidik tidak perlu lagi menggali keterangan sebab dirinya sudah disebut sebagai terlapor dalam surat undangan klarifikasi.

"Saya nggak perlu jawab, saya nggak baca haha, ya sudah artinya lewat saja kosong, wong jawabannya sudah jelas," paparnya.