Gubernur Kepri Ansar Ahmad Perjuangkan Dispensasi untuk Nelayan Tangkap ke Pusat

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memperjuangkan relaksasi maupun dispensasi untuk nelayan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia mengatakan, relaksasi maupun dispensasi atas aturan yang diinginkan nelayan di Kepri sudah beberapa kali disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui KKP, baik secara langsung dalam tatap muka, ataupun melalui surat.

"Kita sudah beberapa kali melayangkan surat ke Kementerian Kelautan atas kebijakan yang ditetapkan," ujar Ansar, Sabtu (12/7/2025).

Disampaikannya, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri telah pula membahas hal ini secara langsung dalam kesempatan tatap muka, baik itu langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dan kepada Dirjen Perikanan Tangkap.

Hanya saja, lanjut Gubernur Ansar, dibutuhkan koordinasi lintas sektoral terkait pelaksanan kebijakan agar nelayan dapat melaut seperti biasanya.

Adapun relaksasi maupun dispensasi yang diinginkan nelayan di Kepri, di antaranya terkait penundaan kebijakan penangkapan ikan terukur sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2023.

Kemudian terkait kewajiban pemasangan sistem pemasangan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS) yang diatur dalam Permen KP No. 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut.

Lalu soal pembatasan zona atau jalur penangkapan ikan khususnya dengan armada kapal 6-30 GT (jalur I dan II / 0-12 mil) yang memiliki izin daerah atau Gubernur, serta kapal perikanan ukuran 10 GT, diharapkan masuk kategori nelayan kecil, sehingga tidak ada pembatasan jalur penangkapan.

Ansar sangat memahami apa yang menjadi keberatan nelayan atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui KKP.

"Hanya saja, upaya untuk memperoleh relaksasi dan dispensasi yang diinginkan oleh saudara-saudara nelayan itu sejauh ini belum mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan," katanya.

Ansar menegaskan, ia bersama Wakil Gubernur Kepri terus memberikan dukungan kepada masyarakat nelayan.

Seperti berupa dukungan jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS Nelayan di Kepri sebagai perlindungan nelayan.

Ansar pun akan secara intens menyikapi keinginan nelayan di Kepri melalui diskresi kebijakan yang mengakomodir harapan berbagai pihak.

"Dan tentunya kita sama-sama berharap upaya untuk mewujudkan itu dapat membuahkan hasil. Untuk itu kita (Pemprov Kepri) meminta doa dan dukungan masyarakat," pintanya. (Tribunbatam.id/endrakaputra)