DKUMPP Anambas Respon Soal Beras Oplosan, Akui Akan Intensifkan Pengecekan

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri angkat bicara soal isu beras oplosan.

Meski dari peninjauan dan laporan masyarakat belum ditemukan adanya beras oplosan. Namun pihaknya belum dapat memastikan bahwa Anambas bebas beras oplosan.

"Kami belum bisa memastikan bahwa Anambas bebas beras oplosan. Kami akan intensifkan pengecekan lagi ke pasar dan distributor," ucap Kabid Perdagangan DKUMPP Anambas, M. Kasim, Kamis (17/7/2025).

Belum bebasnya beras oplosan di Anambas, maksud Kasim, dikarenakan belum mendetailnya proses pengecekan pihaknya terhadap beras yang dijual oleh para distributor di Anambas.

Termasuk, pemahaman masyarakat dan pedagang secara umum di sana masih minim mengetahui dan mengenal ciri-ciri beras oplosan.

"Untuk itu kami juga berharap, kalau ada hal-hal seperti ini, pemerintah pusat cepat ambil tindakan ke kita daerah karena, apalagi kita Anambas kalau banyak beredar beras oplosan ini dan banyak dikonsumsi, ini misal ya, kita juga stok beras dari sana (Jakarta). Kalau ini ditarik, kita kan bisa kurang stok juga," ungkapnya.

Sejauh ini meski belum ada temuan beras oplosan. M. Kasim mengaku pernah mendengar kabar adanya merek beras oplosan yang termasuk dalam 212 daftar temuan pusat.

Beras yang diragukan sempat ada itu yakni merek Ramos.

"Dulu saya pernah lihat, tak tahu lah ya sekarang masih ada atau tidak. Tapi terakhir saya tanya ke pedagang toko, sudah tidak ada lagi beras merek itu. Tapi nanti kami pastikan lagi lah. Soalnya infonya kan beras masih ada yang akan masuk pakai kapal. Jadi kalau semua barang sudah masuk bisa lebih detail ngeceknya," jelas M. Kasim.

Dalam kasus beras oplosan, pihak pedagang dan konsumen merupakan korban dari kenakalan produsen.

M. Kasim menilai, hal itu dikarenakan kurang updatenya para pedagang dan masyarakat terhadap informasi dan mengetahui kualitas beras.

Atas hal itu, pihaknya mengaku bakal menggencarkan sosialisasi dan pembinaan kepada para pedagang agar tak memesan dan menjual barang tersebut di Anambas.

"Kami ini sifatnya pembinaan bukan penindakan. Di kami juga tidak ada PPNS. jadi kalau misalnya ada yang mengarah ke pidana itu pihak APH yang menindak," tuturnya.

Di sisi lain adanya beras yang tak memiliki nama perusahan dan kode produksi, pihaknya mengaku juga baru mendengar hal tersebut.

"Ya kami kemarin memang juga ke toko tersebut. Termasuk menyalin beras merek lain pakai karung SPHP. Kami sudah tegur  itu tidak boleh karena bisa menipu pelanggan. Yang bersangkutan mengaku karena tidak tahu, tapi beliau kooperatif dan tak lagi melakukan itu," jelas M. Kasim.