Plt Sekdako Batam Temui Perwakilan Massa Buruh, Firmansyah Apresiasi Kedepankan Dialog

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota atau Plt Sekdako Batam, Firmansyah menemui perwakilan buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam di ruang tunggu Kantor Walikota Batam, Kamis (28/8/2025).

Dalam pertemuan yang dihadiri Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zaenal Arifin dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kepri, Dicky Wijaya tersebut, Firmansyah menegaskan jika Pemko Batam siap membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk membahas persoalan ketenagakerjaan yang disuarakan para buruh.

Dari sembilan tuntutan yang disampaikan, tiga di antaranya masuk skala lokal.

Selain meminta penghapusan UWTO untuk lahan kurang dari 200 meter persegi, massa buruh juga menuntut pembinaan K3 di Batam dan polemik di PT Djitoe Mesindo Tanjunguncang.

"Kami akan sampaikan hal tersebut kepada pihak yang berwenang,” ujar Plt Sekdako Batam, Firmansyah.

Firmansyah menjelaskan, sejumlah isu lokal, terutama terkait kasus tenaga kerja, dapat langsung dibahas bersama Disnaker Kota Batam maupun Disnaker Provinsi. 

Menurutnya, diskusi menjadi langkah utama untuk menemukan solusi atas setiap perselisihan hubungan kerja.

Firmansyah juga menegaskan bahwa Pemko Batam berkomitmen menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif.

Sehingga pertumbuhan ekonomi kota tetap terjaga tanpa mengabaikan hak-hak buruh.

“Pemerintah kota sangat mengapresiasi langkah para buruh yang selalu mengedepankan dialog. Kami terbuka untuk membahas hal-hal yang dirasa perlu demi meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga kondusivitas Kota Batam,” tambahnya.

Ketua Koalisi Rakyat Batam, Yafet Ramon mengungkap terdapat 9 tuntutan dalam aksi demo di Batam hari ini.

Enam tuntutan di antaranya serentak disuarakan secara nasional.

"Tiga poin kami bawa dari daerah, khususnya Batam," Ketua KRB, Yafet Ramon kepada TribunBatam.id, Kamis (28/8/2025).

Berikut 9 Tuntutan Koalisi Rakyat Batam Dalam Demo Hari Ini

1. Hapus outsourching dan tolak upah murah

2. Stop PHK, bentuk Satgas PHK

 3. Reformasi pajak perburuhan

4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnimbus law

5. Berantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset

6. Revisi RUU Pemilu

7. Hapus UWTO kurang dari 200 meter persegi karena memberatkan masyarakat

8. Pembinaan K3 di Kota Batam

9. Manajemen tandatangani dan daftarkan PKB PT Djitoe Mesindo. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang/Ucik Suwaibah)