Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah menghadiri acara sosialisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca Award di Aula Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
Pada kesempatan tersebut Sekda Arif mengatakan dengan sosialisasi yang telah didapat pada acara hari ini menambah pengetahuan aparatur di daerah untuk lebih fokus dan sejalan dalam menggerakan APBD sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Dari sosialisasi yang telah digelar tadi, banyak pegetahuan yang kita dapat salah satunya tentang Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang, bahwa pemerintah harus berkomitmen menjaga ketentuan bahwa setiap APBD harus berfokus pada dana Pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 10% dan Infrastruktur sebesar 25%,” ujar Arif.
Baca: Nurdin Basirun: Selama Hayat di Kandung Badan, Kita Akan Berusaha Tingkatkan Kesejahteraan
Baca: Kapolri Tito Karnavian: Calo, Copet, Jambret, Preman, Bersihkan! Tidak Bisa? Saya Copot!
Baca: Prakiraan Cuaca di Perairan Kepri. Waspada Angin Hingga 20 Knot dan Gelombang 3 Meter
Setelah mengikuti sosialisasi hari ini Arif segera mengumpulkan seluruh Kepala OPD dan akan melakukan rapat bersama Gubernur untuk mempelajari struktur APBD Provinsi Kepri.
“Hal itu kita lakukan agar dapat terus menjaga kelancaran dalam pembangunan dan belanjanya tepat waktu, efisiensi dan akuntabel,” ujar Sekda.
Dalam pada itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlu untuk terus ditingkatkan, pengelolaan keuangan publik yang baik diharapkan mampu membangkitkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
“Melakukan sinergitas antara pusat dan daerah dapat dilakukan dengan penggunaan instrumen keuangan yang benar, penyelenggaraan negara harus dikelola secara berkualitas, transparan dan akuntabel demi menciptakan kemakmuran yang berkeadilan,” ujar Sri Mulyani.
Menteri Sri Mulyani melanjutkan untuk mewujudkan itu semua perlu manajamen yang baik dimulai dari perencaanan hingga hasil akhirnya.
“Membuat kebijakan perlu untuk dikawal dan melihat momentum dengan lingkungan sekitar, Kebijakan terkait pendanaan desa terus kita kawal agar benar-benar dapat tersalurkan dan dirasakan masyarakat,” kata Sri.
Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar, Pembangunan salah satu elemen yang penting untuk terus di lakukan, terutama untuk desa yang menjadi prioritas.
“Indonesia adalah Negara yang besar dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dengan segala potensi yang dimiliki harus dapat dikelola dengan maksimal, Pembangunan di mulai dari desa, baik infrastruktur sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya terus kita upayakan bersama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang merata,” ujar Eko.
Menteri Eko mengatakan, komitmen yang dibangun Presiden Jokowi dengan membangun dari pinggiran tidak akan dapat terlaksana dengan lancar jika tanpa adanya kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah.