Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Anggarkan Rp 30,6 Triliun, Pembangunan Butuhkan Waktu Lima Tahun

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menjadi salah satu lokasi calon Ibu Kota baru, Selasa (7/5/2019).

TRIBUNBATAM.id - Pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun ibu kota baru.

Sementara itu, secara keseluruhan dana yang dibutuhkan sebesar Rp 446 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana APBN tersebut diperuntukkan dalam pembangunan yang memakan waktu selama lima tahun.

"Sehingga setiap tahun APBN hanya dialokasikan sebesar Rp 6 triliun untuk membangun ibu kota baru," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Jokowi Nilai Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara Cocok Jadi Ibu Kota Baru Pengganti Jakarta

Pemindahan Ibu Kota Bikin Jakarta Makin Bersaing dengan Singapura, Simak Alur dan Tahapannya

Soal Infrastruktur hingga Fasilitas, Ini 3 Alasan Jokowi Sebut Kalimantan Timur Layak Jadi Ibu Kota

Bukit Soeharto di Kaltim Calon Ibu Kota RI, Contoh Pengelolaan Hutan di Zaman Pak Harto Berkuasa

Dana APBN tersebut akan digunakan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan seluas 2.000 hektar.

Secara keseluruhan, lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara sebesar 40.000 hektar.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, APBN digelontorkan untuk membangun istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, pengadaan lahan, serta ruang terbuka hijau.

Sementara sisanya, pemerintah akan mengandalkan BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta menggandeng swasta dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP).

Bambang mengatakan, skema KPBU dibutuhkan untuk membanguan infrastruktur utama pemerintahan (selain yang sudah tercakup dalam APBN), sarana pendidikan, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan serta sarana dan prasarana penunjang.

"Rumah dinas PNS dan TNI/Polri akan didanai dengan skema ini. Setidaknya sumber pembiayaan dengan skema KPBU akan dibutuhkan Rp 340,6 triliun," ujar Bambang.

BUMN akan ditugasi untuk membangun infrastruktur penunjang konektivitas antara ibu kota baru dan wilayah lain, seperti pembangunan bandara dan pelabuhan.

Walaupun demikian, pemerintah masih berupaya untuk mencari lokasi ibu kota baru yang sudah memiliki bangunan bandara serta pelabuhan.

Setidaknya terdapat dua lokasi yang saat ini sudah dipertimbangkan menjadi ibu kota baru, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah.

Petugas Rutan Ciduk Pembesuk, Coba Selundupan Pil Berisi Sabu di dalam Kotak Susu

Download Lagu Dangdut Nella Kharisma dan Via Vallen, Asik dan Enak Didengar Saat Ini

Marinir Amerika Rugi Rp 28,9 Miliar Gara-gara Jet Tempur F-35 Tabrak Burung Saat Lepas Landas

Ini Bahaya Kalau Konsumsi Teh Manis dan Gorengan Terus Menerus Selama Berbuka Puasa, Ini Alasannya

"Misalnya saja di Kalimantan Tengah itu kan sudah ada Bandara Tjilik Riwut sehingga akan lebih efektif dan kita tidak perlu membangun yang baru," kata Bambang.

Rencananya, pemerintah juga bakal membangun universitas baru di calon ibu kota negara tersebut.

Halaman
12

Berita Terkini